Massa Jogja Memanggil Bentangkan Spanduk Raksasa di Depan Gedung Agung
Massa Aliansi Jogja Memanggil peserta unjuk rasa #BersamaRakyat memasang spanduk besar bertuliskan 'Rakyat Marah' di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung.
Massa tiba di depan Gedung Agung setelah melakukan aksi long march dari Tempat Parkir Abu Bakar Ali melintasi Jalan Malioboro ke selatan.
Mereka juga sempat menggelar aksi teatrikal di Jalan Margo Mulyo atau sekitar Tugu Ngejaman dengan 'memakan' lampu neon.
Setelahnya, massa bergeser ke depan Gedung Agung dan membentangkan spanduk 'Rakyat Marah'. Kain bercat merah dominan putih itu juga bergambar sejumlah tokoh menyerupai pejabat dan tokoh negara.
Spanduk itu juga bergambar gas LPG 3 kilogram bertuliskan 'Ndasmu'. Lalu ada pula 'Bubarkan Kabinet Merah Putih, Indonesia Ben Diurus Cah-cah'. Tulisan lain bernada mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa aksi juga memasang spanduk hitam-putih bertulisan '#IndonesiaGelap. Garuda Pancasila Bukan Boneka Konstitusi'. Mereka juga mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang di seberang Gedung Agung.
Hingga pukul 14.39 WIB, massa terpantau masih berada di depan Gedung Agung yang dijaga sejumlah kepolisian. Orator dari atas mobil komando silih berganti melantangkan orasinya.
"Hari ini kita melihat begitu banyak kebijakan-kebijakan, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Mulai dari efisiensi hingga makan bergizi gratis," pekik orator.
Orator mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah di berbagai sektor yang justru berdampak pada makin berlapisnya kesengsaraan rakyat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana.
Demikian pula, program Makan Bergizi Gratis alias MBG yang semestinya dipisahkan dari anggaran pendidikan, sehingga tak mengurangi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Aksi Aliansi Jogja Memanggil turun ke jalan hari ini merupakan bagian dari sejumlah aksi 'Indonesia Gelap' yang digelar maraton di sejumlah wilayah Indonesia dari Banda Aceh, Jakarta, hingga Makassar.
Aksi ini merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Peserta aksi menyoroti sejumlah hal. Selain MBG, massa mengkritik kabinet pemerintahan yang tak lebih sebagai medium pemuasan nafsu politik, bukannya keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Lalu, efisiensi anggaran bukan pada sektor dasar yang menyangkut hajat rakyat akan berimbas ke penurunan kualitas pelayanan publik.
Kemudian, pemangkasan anggaran untuk infrastruktur dan dampaknya pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Berikutnya, konsesi tambang kepada ormas dan kampus dalam bentuk riset, tenaga ahli sebagai wujud pembungkaman kontrol masyarakat sipil dan akademisi.
Peserta aksi menyoroti keputusan ala pemadam kebakaran atau fire management and decision yang seharusnya tidak diterapkan oleh pimpinan selevel pejabat negara nomor satu karena sangat menyusahkan seperti PPN 12 persen, gas, konsesi tambang.
Peserta aksi juga akan menuntut Proyek Strategis Nasional (PSN) disetop karena hanya memunculkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan hidup, serta merampas ruang hidup perempuan dan keadilan antargenerasi.
Selain itu mereka menyoroti militerisme sebagai pendekatan dan cara pandang pengelolaan negara menjadi indikasi kembalinya dwi fungsi ABRI. Kemudian Pelanggaran HAM, Hukum, korupsi, yang semakin dinormalisasi bukannya ditegakkan.