5.021 Aparat Gabungan Kawal Demo Tolak RUU TNI di DPR
Sebanyak 5.021 polisi gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo menolak Revisi UU TNI di Gedung DPR, Kamis (20/3) hari ini.
"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.
Disampaikan Susatyo, ribuan personel gabungan itu ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR guna memastikan aksi demonstrasi tetap kondusif. Terkait rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR, kata dia, bersifat situasional. Pengalihan arus dan penutupan jalan akan dilakukan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Susatyo menegaskan seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api dan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan. Lebih lanjut, Susatyo turut mengimbau kepada para peserta aksi untuk melakukan unjuk rasa dengan santun dan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami mengimbau kepada koordinator lapangan dan orator agar melakukan orasi dengan santun, tidak memprovokasi massa, serta menjaga ketertiban umum. Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum," pungkasnya.
293 anggota DPR hadir
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan terdapat 293 anggota dewan yang hadir dan 12 anggota dewan yang izin saat rapat Paripurna mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang.
"Membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-15 masa sidang II tahun sidang 2024-2025 hari Kamis 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Puan sambil mengetuk palu sidang.
Adapun pimpinan DPR yang turut hadir dalam rapat hari ini adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi tolak Revisi UU TNI memasang tenda dan bermalam di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Jakarta, sejak Rabu (19/3) kemarin.
"Kami dari masyarakat sipil biasa, kami sudah menduduki Gerbang Pancasila dari jam 12 [malam] kurang lebih sampai detik ini, dan tujuan kami menduduki gedung dan camping gitu untuk memblokade jalannya para elite pemerintah dalam mengesahkan RUU TNI," kata salah seorang demonstran yang menginap.
Lihat Juga : |
Mereka mengaku tak ingin kecolongan pemerintah dan DPR mengesahkan RUU yang bermasalah seperti omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Jadi alasan kami datang lebih cepat adalah kami melihat pola dari Ombibus Law," kata dia yang enggan namanya diungkap.
Gelombang aksi penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI menggeliat di sejumlah daerah di Indonesia sepekan terakhir.
Dari mulai aksi di media sosial, aksi mahasiswa yang turun ke jalan, hingga pernyataan sikap tokoh bangsa serta akademisi telah disuarakan beberapa hari terakhir.
Mereka mengecam pembahasan 'kebut' revisi UU TNI yang dikebut--bahkan dituding tertutup atau diam-diam agar bisa disahkan sebelum reses DPR pada 21 Maret atau hari ini.