Apakah Sekolah Rakyat Bisa Atasi Masalah Pendidikan Indonesia?

100 dibiayai APBN, sisanya swasta

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin menyebut Prabowo ingin ada 200 Sekolah Rakyat yang tersedia dan beroperasi di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan pengadaan 200 Sekolah Rakyat tersebut, 100 di antaranya dilakukan dengan skema kolaborasi pendanaan APBN dalam hal ini dikelola akan didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, 100 lainnya dilakukan melalui partisipasi dan dukungan swasta yang akan dikelola oleh Kemensesneg dan Kemen BUMN

Lebih lanjut, Zainal menyebut Prabowo ingin ada 100 Sekolah Rakyat yang dibangun setiap tahun dengan harapan setiap kabupaten/kota ada 1 Sekolah Rakyat. Hingga 12 Mei, tercatat sudah ada 63 Sekolah Rakyat yang akan beroperasi mulai Juli.

Lihat Juga : Pemerintah Bangun 2 Sekolah Rakyat di Makassar, Bisa Tampung 500 Siswa

Bebani APBN, harus pintar gaet swasta 

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pelibatan pihak swasta dalam program Sekolah Rakyat ini secara rasional mudah dilakukan. Namun, implementasinya rumit.

Sebab, Trubus menyebut dengan skema tersebut maka harus ada profit atau keuntungan yang bisa ditawarkan pemerintah kepada swasta.

"Harus ada profit yang sama-sama dinikmati, artinya swastanya dapat apa, artinya teorinya transaksional, kan enggak mungkin saya mengeluarkan cost banyak, benefitnya enggak ada, itu secara logika kalo dgn swasta," tutur dia.

Namun, kata Trubus, pelaksanaan program itu juga tak bisa serta merta hanya menggunakan APBN. Sebab, beban APBN juga sudah cukup berat untuk membiayai program-progam lain, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Karenanya, menurut Trubus, pemerintah perlu menyiapkan skema kerja sama yang jelas untuk bisa menggandeng swasta dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini.

"Itu yang harus dirumuskan, artinya ketika dia ditawarkan kami dapat apa, karena kalau tawarannya muluk-muluk kadang-kadang swasta punya hitungan sendiri," ujarnya.

"Misal kayak kasus IKN, itu kan ditawarkan macam-macam, kayak kemudahan berinvestasi kan banyak ditawarkan, tapi ya enggak menarik juga, banyak swasta yg masih wait and see, itu karena swasta punya rasionalitas sendiri," sambungnya.

Lihat Juga : Dedi Mulyadi Debat Siswi SMA Cikarang: Anda Miskin, Jangan Sok Kaya