Menteri Kebudayaan Fadli Zon hanya merespons santai soal aksi Koalisi Masyarakat Sipil yang menggeruduk dirinya saat rapat di Komisi X DPR tentang pembahasan penulisan sejarah nasional Indonesia.
Fadli menilai aksi tersebut sebagai hal biasa. Dia mengaku juga pernah melakukan hal serupa saat menjadi mahasiswa.
"Ya biasa aja lah. Saya juga dulu pernah kayak begitu. Ya, menurut saya aspirasi kan," ujar Fadli usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli tak menjawab tegas soal tuntutan agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda. Dia bilang pihaknya dalam waktu dekat bakal melakukan uji publik penulisan tersebut.
"Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis, ya bulan Juli ini," kata pria yang pernah menjadi anggota MPR dari golongan pemuda kurun waktu 1997-1999 itu.
Menurut Fadli, uji publik dilakukan terutama untuk menguji narasi dan data penulisan ulang sejarah RI. Dia berkata uji publik itu pun akan menampung aspirasi yang telah disampaikan sejumlah pihak.
Dia memastikan uji publik juga akan melibatkan perguruan tinggi hingga para ahli.
Menurut Fadli, pihaknya membuka peluang untuk merevisi materi penulisan. Untuk saat ini, dia meminta agar publik tak berburuk sangka terhadap materi penulisan. Sebab, hasilnya belum dipublikasikan.
"Baru nulis judul terus mau langsung uji publik. Apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong baru 80-90 persen, baru diuji," kata politikus Gerindra itu.
![]() |
Koalisi masyarakat sipil melawan impunitas menginterupsi Fadli Zon dalam rapat dengan Komisi X DPR hari ini.
Sejumlah anggota koalisi membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan dari atas balkon rapat. Spanduk-spanduk berisi penolakan mereka terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan.
Sebuah spanduk hitam membentang dari atas balkon rapat bertuliskan, "Tuntaskan pelanggaran berat HAM".
Koalisi sipil lewat spanduk lain juga menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto.
"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Tolak gelar pahlawan Soeharto," teriak sejumlah anggota koalisi kompak.