Ada Demo Ojol di Monas, Polisi Kerahkan 1.437 Personel Pengamanan

Massa ojek daring atau ojol yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak akan melakukan aksi di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7) ini.

Mereka akan menyuarakan tiga tuntutan rakyat aspal atau Tritura URC.

Demi menjaga para demonstran ojol itu, sebanyak 1.437 personel Polri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa hari ini.

"Kami minta pengunjuk rasa ikuti aturan serta arahan petugas keamanan yang ada di lapangan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengamanan diawali dengan apel pasukan pada pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat.

Lihat Juga : Polisi Tangkap 2 Perusak Mobil Anggota Saat Penggerudukan Ojol Sleman

Susatyo mengatakan, pihaknya siap mengawal aksi penyampaian pendapat tersebut dengan pendekatan humanis dan profesional.

"Kami mengimbau kepada seluruh orator untuk menenangkan massa, tidak memprovokasi, dan tidak memancing massa lainnya berbuat anarkis," ujarnya.

Kapolres juga meminta massa aksi untuk tetap tertib, tidak melawan petugas, dan tidak merusak fasilitas umum selama menyampaikan aspirasi untuk menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif.

"Jika memang ingin menyampaikan aspirasi, sampaikanlah dengan cara yang baik, damai, dan bermartabat," tuturnya.

Susatyo menekankan kepada seluruh personel pengamanan untuk selalu mengedepankan pelayanan yang persuasif.

"Kepada petugas, saya tegaskan tidak ada yang membawa senjata api. Layani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapat dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas," kata dia.

Untuk mengantisipasi kemacetan, warga diimbau menggunakan jalur alternatif di sekitar Silang Selatan Monas selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Lihat Juga : Update Nasib 6 Anak yang Diamankan dari Sindikat Jual Bayi di Bandung

Adapun isi Tritura yang digaungkan massa ojol dalam aksi hari ini adalah: menolak status pengemudi sebagai buruh atau pekerja, menolak wacana pemotongan 10 persen dari komisi aplikasi, dan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang ojol.

Menurut mereka, perppu tersebut penting agar ojol memiliki payung hukum yang tegas.