Kisah Macet 30 Jam Pelabuhan Ketapang Imbas 15 Kapal Dilarang Berlayar

Sebanyak 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) dilarang beroperasi di lintas penyeberangan Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi, Jawa Timur)-Gilimanuk (Bali).

Larangan ini diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi.

Imbasnya antrean panjang alias kemacetan mengular baik di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk, Kamis (17/7). Salah seorang penumpang bus eksekutif Denpasar-Surabaya, Hendrik Salamun, bercerita dia terjebak kemacetan hingga 30 jam.

"Kami berangkat jam 4 subuh dari Denpasar, masuk ke kapal menuju Gilimanuk butuh waktu 9 jam lebih dan sampai sekarang masih di sekitar jembatan timbang Banyuwangi," terang Hendrik, Kamis siang.

Hendrik mengaku tak mengetahui informasi apapun terkait keterbatasan armada kapal penyeberangan imbas insiden KMP Tunu. Dia pun mengaku bus sleeper eksekutif agar bisa lebih santai dan tepat waktu untuk bertemu klien, yang kini sudah gagal imbas kemacetan panjang.

"Tidak ada informasi, sengaja pakai bus eksekutif biasanya cepat. Gagal bertemu klien akhirnya saya," keluh Hendrik.

Lihat Juga : Macet Panjang di Pelabuhan Gilimanuk Imbas Demo Truk di Ketapang

Mengutip dari detikJatim, lalu lintas menuju Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, nyaris lumpuh total pada Kamis siang ini. Dilaporkan per pukul 10.25 WIB, ekor kemacetan kendaraan bahkan mencapai 23 kilometer dari Pelabuhan ASDP Ketapang,

Kemacetan parah ini disebabkan banyaknya pengendara yang saling mendahului.

Namun, kondisi di dalam pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi justru lengang. Jumlah kapal yang bersiap untuk beroperasi sebagai armada ditambah sebanyak 4 unit.

"Sampai alas bulu saat ini kemacetannya, pelabuhan di dalam lengang tapi macet di luar karena saling mendahului bus dan truk dan mobil pribadi itu," terang Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) Slamet Barokah.

Menurut Slamet, saat ini sejumlah kapal telah dipersiapkan untuk beroperasi menjadi armada tambahan lantaran telah lolos rekomendasi. Namun, kondisi di luar pelabuhan membutuhkan intervensi rekayasa lalu-lintas dan pengendalian agar tidak saling mendahului.

Ia juga meminta kepada seluruh armada yang belum masuk ke wilayah Banyuwangi untuk menunda perjalanan, agar tidak menambah kepadatan.

Antrean panjang kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali (16/7/2025). (ANTARA/Gembong Ismadi)

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Rama Samtama Putra mengaku telah menerjunkan 1 kompi petugas untuk mengatur lalu lintas di sepanjang jalur kemacetan.

"Saya sudah terjunkan 1 kompi untuk mengatur lalu-lintas dan menindak tegas pengemudi yang menerobos jalur," kata Rama.

"Sejumlah pasukan tersebut juga kami tempatkan di titik-titik lokasi kepadatan yang terdapat banyak kendaraan besar menerobos lajur," imbuhnya.

Selanjutnya, Rama menyebut telah berkoordinasi dengan KSOP untuk menambah operasional kapal guna mengurangi kepadatan kendaraan. Selanjutnya, akan dilakukan pengaturan kendaraan saat situasi telah mengurai.

"Seluruh buffer zone sudah penuh, dan saya sudah koordinasi juga dengan KSOP untuk menambah operasional kapal," terangnya.

Salah satu kapal dengan kapasitas angkut truk mencapai 60 unit tronton telah dioperasikan untuk mempercepat penguraian kepadatan kendaraan.

"Portlink sudah dioperasikan, semoga ini bisa mengurangi," tutup Rama.

Lihat Juga : 17 Orang Masih Hilang, Operasi SAR KMP Tunu Diperpanjang 7 Hari

Kronologi pembatalan pelayaran

Sebelumnya Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melarang 15 kapal jenis LCT beroperasi di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Kebijakan ini dituangkan dalam surat yang diterbitkan pada 14 Juli 2025 dan ditandatangani oleh Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Purgana.

"Hasil pemeriksaan tim pejabat pemeriksa keselamatan kapal merekomendasikan 15 kapal yang saat ini beroperasi untuk ditunda keberangkatannya sampai dilakukan perbaikan," tulis Purgana dalam surat tersebut.

Larangan ini merupakan buntut dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, kapal eks LCT yang telah diubah menjadi kapal penumpang. Setelah kecelakaan itu, dermaga LCM tidak lagi diizinkan melayani penumpang, hanya boleh digunakan untuk kendaraan barang. Selain itu, kapasitas angkut kapal pun dibatasi maksimal 75 persen.

Keputusan itu angsung menimbulkan dampak besar. Sejak Selasa (15/7) malam karena operator kapal LCT terpaksa menghentikan operasional.

"Dari malam saya tidak bisa beroperasi dan terpaksa parkir. Tapi kasihan ini sopir-sopir tidak bisa menyeberang," kata Dadang salah satu operator LCT.

Protes tak terhindarkan. Puluhan sopir truk yang tertahan sejak Selasa malam pukul 23.30 WIB melakukan aksi demo di area pelabuhan, menuntut agar sebagian kapal LCT tetap diizinkan beroperasi.

"Sudah dari Selasa malam sopir-sopir itu protes," tambah Dadang.

Lihat Juga : Ada Demo Ojol di Monas, Polisi Kerahkan 1.437 Personel Pengamanan

Kemudian, pada Rabu pagi (16/7), hanya 5 dari 15 kapal eks LCT yang dinyatakan laik layar.

Pemerintah melalui Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyatakan bahwa kapal-kapal penumpang harus menjalani pemeriksaan tahunan, dan wajib docking serta dievaluasi ulang jika ada laporan kerusakan.

Para sopir logistik menyesalkan respons lambat otoritas dan minimnya sosialisasi membuat situasi makin buruk. Slamet Barokah selaku Ketua ASLI mengatakan para  sopir dirugikan secara waktu dan finansial.

"Kalau mau menertibkan seperti itu, tolong persiapkan dulu biar logistik tidak tersendat," kata Slamet.

Sementara itu di Gilimanuk, sejak Rabu kemarin, Polres Jembrana, Polsek Gilimanuk, dan Dishub Jembrana bersiaga di sepanjang jalan menuju pelabuhan. Di pertigaan Cekik, petugas terlihat sibuk melakukan buka tutup jalur untuk mencegah saling serobot kendaraan.

Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengatakan antisipasi dilakukan terkait menumpuknya kendaraan di pelabuhan sebagai dampak dari situasi di Ketapang. Ia meminta pengguna jasa untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan agar pengaturan lalu lintas bisa berjalan lancar.

"Kami mengimbau agar para pengguna jasa untuk membeli tiket dan mengisi identitas lengkap sebelum keberangkatan," kata dia kemarin dikutip dari detikBali.

Lihat Juga : Polemik Sound Horeg: Hiburan Rakyat, Keresahan Sosial, dan Fatwa Haram

Baca berita lengkapnya di sini.