Penggagas Konsep IKN: Prabowo Bangun Ibu Kota Baru dengan Realistis

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga penggagas awal konsep ibu kota baru RI, Andrinof Chaniago, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dijalankan secara realistis dan tidak terburu-buru.

Menurutnya, langkah ini sesuai dengan pendekatan teknokratis yang ideal untuk proyek berskala besar dan berdampak jangka panjang.

"Pembangunan IKN dijalankan secara realistis, rasional. Jadi tidak diburu-buru, tidak mengejar target-target pendek. Berdasarkan kajian dari 30 negara, pembangunan ibu kota baru paling cepat memakan waktu 10 tahun, rata-ratanya 15 tahun. Jadi wajar kalau ini dilakukan secara bertahap," ujar Andrinof dalam program dalam program Head to Head With Elvira di CNN Indonesia, Rabu (23/7).

Ia juga menanggapi kekhawatiran Partai NasDem soal pemanfaatan infrastruktur IKN yang sudah selesai dibangun.

"Saya pribadi mengapresiasi perhatian NasDem. Itu bagian dari pengawasan yang konstruktif. Mereka melihat ada fasilitas yang sudah siap tapi belum difungsikan, seperti gedung-gedung dengan kapasitas ASN yang besar, lengkap dengan air, furnitur, dan lainnya. Wajar kalau mereka mengingatkan agar tidak dibiarkan menganggur," katanya.

Namun, Andrinof menegaskan kalau pembangunan IKN tidak berhenti. Sebab, proses pekerjaan terus berjalan dan Otorita IKN sudah berkantor secara aktif meski masih terbagi di tiga lokasi, yakni Jakarta, Balikpapan, dan kawasan IKN di Kalimantan Timur.

"Faktanya tidak ada penghentian pekerjaan. Jalan terus. Masalahnya tinggal satu: kapan fasilitas yang sudah siap itu mulai difungsikan," ujarnya.

Dari sisi anggaran, Andrinof menilai tidak ada persoalan besar. Ia menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan IKN bisa menyesuaikan dengan kapasitas fiskal negara setiap tahunnya.

"Kalau anggarannya Rp15 triliun atau Rp20 triliun, itu pun tidak sampai 1 persen dari total APBN kita. Pemerintah tinggal menyesuaikan, mau Rp10 triliun atau tetap Rp20 triliun, yang penting pembangunannya tidak berhenti," ujarnya.

Pembangunan sudah menelan anggaran sekitar Rp151 triliun di tengah isu moratorium pembangunan.

Pembangunan IKN dimulai di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Awalnya, pemerintah menargetkan pembangunan bertahap hingga 2045 dengan anggaran Rp460 triliun.

Kala itu, Jokowi menyampaikan 80 persen pembangunan akan dibiayai swasta. Adapun 20 persen lainnya dibangun menggunakan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Setelah Jokowi lengser, pembangunan IKN tahap pertama juga selesai. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut saat itu pembangunan sudah menghabiskan Rp147,41 triliun.

Duit negara yang dipakai untuk membangun IKN tahap pertama mencapai Rp89 triliun. Sementara itu, Rp58,41 triliun lainnya berasal dari investasi swasta.

Basuki sekaligus memastikan pembangunan IKN akan berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah menyiapkan rencana program dan anggaran hingga 2029.

"Kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden RI dalam Ratas 21 Januari dan 3 Februari 2025 sebesar Rp48,8 triliun," ungkap Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/2).

Pada Mei lalu, Basuki mengumumkan ada investari baru senilai Rp3,65 triliun masuk ke IKN.

Investasi itu berasal dari lima perusahaan, yaitu PT Solusi Harapan Nusantara, PT Makmur Berkah Hotel (MBH), PT Australia Independent School (IAS) Nusantara, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Kreasibeton Nusapersada.

Dengan tambahan investasi itu, duit yang dihabiskan untuk membangun IKN hingga pertengahan 2025 mencapai Rp151,08 triliun.