Basuki Surati DPR soal Ubah Rencana IKN di Tengah Isu Moratorium

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono disebut mengirim surat ke pimpinan DPR RI untuk mengajukan konsultasi perubahan rencana induk pembangunan IKN di tengah usulan moratorium pembangunan.

Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Dia menyebut ada sejumlah surat yang masuk meja pimpinan DPR, termasuk surat dari OIKN.

"Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI, yaitu nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025. Hal permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara," kata Adies saat memimpin rapat, Kamis (24/7).

Adies tidak menjelaskan lebih rinci substansi dari perubahan rencana induk yang diminta Basuki. Ia kemudian melanjutkan dengan membacakan surat lain yang diterima pimpinan dewan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara OIKN Troy Pantouw untuk meminta konfirmasi terkait kabar ini. Namun, pihak terkait belum memberikan respons.

Permintaan konsultasi dari OIKN muncul di tengah sorotan terhadap keberlanjutan proyek pembangunan ibu kota negara baru. Usulan itu disampaikan Fraksi Partai Nasdem.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyebut Partai Nasdem mengusulkan moratorium sebagai salah satu opsi yang akan dikaji lebih lanjut.

"Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam perlu apa tidaknya ya," ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7).

"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai Nasdem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian," imbuhnya.

Sejauh ini, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran sekitar Rp151 triliun, terdiri dari Rp89 triliun dana APBN dan Rp58,41 triliun dari investasi swasta.

Adapun pembangunan IKN dimulai pada era Presiden Joko Widodo dengan target rampung secara bertahap hingga 2045 dan total kebutuhan dana sebesar Rp460 triliun, dengan 80 persen ditargetkan berasal dari swasta.

Basuki sebelumnya memastikan pembangunan akan tetap berlanjut di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan kebutuhan anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur IKN pada 2025-2028 telah disetujui sebesar Rp48,8 triliun.

Pada Mei lalu, Basuki juga mengumumkan masuknya investasi baru senilai Rp3,65 triliun dari lima perusahaan swasta ke IKN, yaitu PT Solusi Harapan Nusantara, PT Makmur Berkah Hotel (MBH), PT Australia Independent School (IAS) Nusantara, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Kreasibeton Nusapersada.

[Gambas:Video CNN]