Istana soal One Piece: Tolong Jangan Manfaatkan Ganggu Kesakralan

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf jika kondisi negara dan bangsa saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Permintaan itu Pras sampaikan sekaligus merespons pengibaran bendera One piece yang masif di sejumlah wilayah sebagai bentuk protes menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Pras mengatakan pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan para pendiri bangsa.

"Kalaupun hari ini ada kondisi di bangsa kita yang, mohon maaf, masih belum sesuai yang diharapkan. Kami, kita semua mari kita bekerja keras mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pendiri Bangsa," kata Pras di kompleks parlemen, Senin (4/8).

Lihat Juga : Menteri HAM: Pemerintah Bisa Larang Pengibaran Bendera One Piece

Pengibaran bendera One Piece di sejumlah wilayah baru-baru ini diambil dari seri anime dan manga Jepang karya Eiichiro Oda dengan judul yang sama.

Dalam serial tersebut, bendera One Piece yang spesifik merupakan bendera kru bajak laut Topi Jerami, disimbolkan sebagai simbol kebebasan dan perlawanan terhadap pemerintah dunia.

Pras menyebut pemerintah tak mempersoalkan pengibaran bendera tersebut jelang HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Dia menilai hal itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan, komunitas-komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah," kata Pras.

Lihat Juga : Ketua MPR soal Fenomena One Piece: Rakyat Pasti Hatinya Merah Putih

Namun, dia mewanti-wanti agar kreativitas itu tak digunakan untuk mengganggu sakralnya hari Kemerdekaan.

"Tolonglah ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Hari ini kita berharap di 80 tahun Indonesia Merdeka apapun kondisinya sebagai bangsa kita harus bersatu padu, kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa," kata Pras.

Pras mengajak semua elemen untuk menghadapi masalah secara bersama di tangan kondisi dunia yang juga tidak baik-baik saja.

"Ada masalah ya mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Kami pun pemerintah juga berbuka terhadap semua masukan, semua kritik," katanya.

Sejumlah pejabat pemerintahan maupun parlemen begitu reaktif dan berlebihan merespons pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI.

Seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, anggota MPR dari Golkar Firman Soebagyo, Menko Polkam Budi Gunawan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

Lihat Juga : Sikap Resmi Istana soal Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Pigai menyatakan negara bisa melarang pengibaran bendera tersebut lantaran dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8).