Dasco Tepis Politik 'Dagang Sapi' Amnesti Hasto: Idul Adha Sudah Lewat

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah tudingan politik dagang sapi di balik pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dengan nada berkelakar, Dasco menyebut Iduladha sudah terlewat.

Beberapa hari sebelum amnesti itu, Hasto baru saja divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap yang menyeret eks politikus PDIP Harun Masiku.

"Kalau politik dagang sapi, saya rasa tidak ada, Iduladha sudah lewat," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (4/8).

Politik dagang sapi selama ini berkonotasi negatif karena merujuk pada praktik politik transaksional demi kepentingan pragmatis dan oportunis. Istilah ini diadaptasi dari praktik dagang ternak (sapi) di pasar tradisional, yang penuh dengan tawar-menawar keras dan kompromi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyambut baik dukungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Meski dukungan tersebut bukan berarti tanpa kritik.

Dasco menyebut dukungan PDIP kepada pemerintah tak ada kaitannya dengan amnesti kepada Hasto. Sebab, kata dia, dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Megawati telah menyampaikan hal yang sama.

"Dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya Akan didukung oleh PDIP Dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan Untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," kata dia.

Di sisi lain, hingga saat ini Dasco mengaku belum mendengar keinginan PDIP untuk bergabung dalam kabinet. Namun, dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada pemerintah.

"Ya saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya. Karena hal ini saya belum dengar," katanya.

Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa amnesti kepada Hasto merupakan hak Presiden. Menurut dia, amnesti tersebut membawa semangat persatuan.

"Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Pak Presiden menggunakan haknya. Mari kita kurangi kegaduhan-kegaduhan politik," katanya.

Pras menambahkan hingga saat ini belum ada pembahasan atau rencana PDIP akan bergabung dalam kebinet. Menurut Pras, dukungan tak berati harus gabung dengan pemerintah.

"Memang pemerintah butuh check and balance, butuh masukan. Enggak ada masalah," kata dia.

PDIP menegaskan sikap partainya dalam Kongres V PDIP di Bali, Sabtu (2/8). Megawati menyebut partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai partai penyeimbang.

Menurut dia, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan. Melainkan, soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Sukarno.

"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.