Istana: Kasus Hasto dan Tom Lembong Lebih Banyak Masalah Politik

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui bahwa kasus yang menjerat Thomas atau Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto lebih bernuansa politis.

Pernyataan itu disampaikan Pras merespons kritik pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Menurut Pras, karena dua kasus tersebut bernuansa politis, presiden menggunakan haknya.

"Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Pak Presiden menggunakan haknya," kata Pras di kompleks parlemen, Senin (4/8).

Selain itu, Pras menyebut abolisi dan amnesti kepada Tom dan Hasto membawa semangat persatuan menjelang hari Kemerdekaan 17 Agustus. Namun, hak itu bukan berarti pemerintah abai terhadap praktik-praktik pemberantasan korupsi.

"Bukan berarti kita akan membiarkan praktik-praktik korupsi, tidak," katanya.

Pras meminta agar publik mengurangi kegaduhan politik dalam kasus tersebut. Menurut dia, negara saat ini membutuhkan peraturan dan ketenangan untuk membangun dan memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat.

"Kita butuh ketenangan untuk kita bisa membangun dan memperbaiki seluruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan energinya kita kurangi untuk hal-hal yang kurang produktif," katanya.

Prabowo memberikan abolisi kepada Tom dan amnesti kepada Hasto beberapa hari usai keduanya divonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto divonis 3,5 tahun dalam kasus suap.

Sedangkan, Tom divonis 4,5 tahun dalam kasus dugaan korupsi impor gula ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015-Juli 2016.