Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar aksi besar terhadap menuntut Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, mundur dari jabatan meski kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen telah dibatalkan.
Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto mengatakan aksi tetap akan digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.
Ia menyinggung sejumlah kebijakan di antaranya lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," kata dia kepada wartawan, Selasa (12/8).
"Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan," imbuh Teguh.
Teguh mengatakan ada sekitar 100 ribu massa yang akan hadir demo hari ini, Rabu (13/8).
Ia menyebut hingga Selasa (12/8), pihaknya menerima sumbangan hingga ribuan kardus air mineral. Air minum ini nantinya akan diletakkan di titik-titik sekitar Alun-alun Pati.
"Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka. Mereka berharap dengan kita. Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita," kata Teguh.
Sementara itu, Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengatakan pihaknya menyiapkan skema pengamanan ketat terkait aksi tersebut.
"Dengan total 2.684 personel. pengamanan ini bertujuan menjaga situasi tetap kondusif, aman, dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat," kata Jaka.
Jaka memastikan pengamanan oleh polisi akan dilakukan secara profesional dan mengedepankan pendekatan humanis.
"Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan," ujarnya.
Sebelumnya, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai protes dari warga. Kebijakan itu belakangan dibatalkan.
Bupati Sudewo menduga aksi warga Pati saat ini ditunggangi kepentingan politik.
Menurutnya tuntutan menaikkan kenaikan PBB 250 persen telah dibatalkan. Kemudian juga kebijakan lima hari sekolah kembali ke enam hari. Dari hal itu, Sudewo kemudian menyimpulkan jika massa diduga ditunggangi kepentingan politik.
"Tapi kenyataannya masih seperti itu [melakukan aksi]. Berarti saya menyimpulkan itu tidak murni, berarti ada yang menunggangi. Itu kepentingan politik," kata Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8) malam.
Akhir pekan lalu, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono mengatakan Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto telah menegur Bupati Sudewo buntut rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen.
Hal itu disampaikan langsung Sudaryono melalui akun Instagram resmi miliknya, pada Sabtu (9/8) kemarin.
Dia yang juga Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan isu kenaikan PBB hingga 250 persen telah mendapatkan atensi langsung dari Prabowo. Ia menyebut Prabowo telah memerintahkan Sudewo--yang juga kader partainya--agar membatalkan kebijakan tersebut.
Sudaryono menyebut perintah Prabowo tersebut juga telah diikuti Bupati Pati yang langsung membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Dia lantas mengajak seluruh warga Pati untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.
(yoa/dal)