Menteri Wihaji: Kependudukan Jadi Isu Penting Dunia
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan kependudukan saat ini jadi isu penting dunia. Menurutnya negara-negara besar seperti Jepang, China, Korea Selatan hingga Amerika Serikat dan Jepang memperbincangkan isu kependudukan ini.
Hal ini disampaikan Wihaji saat membuka Coaching Clinic Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kamis (14/8) di Jakarta. Acara ini melibatkan perguruan tinggi yang peduli pada kependudukan.
Wihaji mengatakan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas perlu didukung kebijakan kependudukan yang adaptif dan terintegrasi.
"Karena pembangunan kependudukan merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," kata Wihaji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8).
"Kependudukan menjadi isu penting dunia. Jepang, Korsel, China, Amerika, negara-negara maju semua akan membincangkan tentang kependudukan termasuk Indonesia," imbuhnya.
Wihaji mengatakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah suatu konsep pembangunan di suatu daerah yang berfokus pada penduduk.
Sebagai Kementerian yang telah bertransformasi dan mempunyai dua urusan: kependudukan dan pembangunan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN selalu melibatkan perguruan tinggi, di antaranya dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.
"Isu kependudukan adalah isu urgent. Saya meyakini bagaimana bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, maka dari sini (kependudukan) analisisnya. Berapa jumlah penduduknya, berapa pendapatannya, berapa pekerjaannya, available job-nya seperti apa, bonus demografinya seperti apa, masing-masing provinsi seperti apa, investasinya apa, sekolahnya apa, jurusannya apa. Semuanya terpetakan (di PJPK)," kata Wihaji.
Ia optimis bila PJPK telah dirumuskan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara rasional berdasarkan data. PJPK merupakan operasionalisasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045.
"Alhamdulillah, sekarang di Indonesia 5,12% (data Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan II 2025) itu tertinggi di dunia nomor dua. Harapannya nanti targetnya bisa tercapai. Salah satu yang mempengaruhi adalah penduduk," jelasnya.
Wihaji juga menyinggung soal integrasi kebijakan kependudukan dengan sektor lain dalam perencanaan pembangunan. Integrasi itu antara lain dengan sektor pembangunan keluarga, pendidikan dan sistem ketenagakerjaan, ketersediaan pekerjaan, sistem perpajakan, pelayanan lima kebutuhan dasar, sistem jaminan sosial melalui DBPK, PJPK dan perencanaan SDM berdasarkan data keluarga.
"Setelah data base ketemu baru kita jadikan big data," katanya.
Dari data base itu menurutnya akan diketahui detil data kependudukan dari mulai jumlah di setiap kota/kabupaten, usia, tingkat pendidikan hingga pengangguran.
"Setelah itu kita jadikan big data. Kita analisis. Inilah tujuan Peta Jalan Pembangunan Keluarga dibentuk menjadi pembangunan kependudukan,"ujarnya.
(sur/sur)