Pemerintah Beri Target 3 Tahun OIKN Pindahkan Eksekutif-Legislatif

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah memberi target waktu tiga tahun kepada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menyelesaikan proses pemindahan ibu kota negara.

Pras, sapaan akrabnya, memastikan bahwa proses pemindahan ibu kota negara ke IKN akan tetap dilanjutkan.

Namun, proses pemindahan itu harus dibarengi dengan sarana maupun fasilitas pemerintahan di IKN. Mulai dari perangkat fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam tiga tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah. Yaitu adalah fungsi eksekutif, fungsi legislatif, maupun fungsi yudikatif," kata Pras di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8).

"Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," imbuhnya.

Terpisah, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono membenarkan dirinya telah mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kompleks yudikatif dan legislatif. Pembangunan dua kompleks itu ditargetkan beres 2028.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto juga mengungkap rencana pemindahan para aparatur sipil negara (ASN). Dia menyebut sudah ada 1.200 ASN yang telah bekerja di ibu kota negara baru.

Selain itu, Kementerian PAN-RB akan memindahkan 3.500 orang dari 16 kementerian/lembaga ke IKN pada relokasi awal. Ada pula sekitar 5.000 orang pekerja yang sudah ikut dalam pembangunan IKN.

"Jika kegiatan baru dimulai, bisa mencapai 25 ribu orang. Selain itu, ada ribuan turis lokal yang datang setiap harinya, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah," ujarnya.