Pengacara Klaim Barang Bukti yang Disita KPK Bukan Milik Yaqut

Kuasa Hukum Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, mengklaim barang bukti yang telah disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 bukan milik kliennya.

"Terkait informasi penyitaan barang bukti elektronik dapat kami tegaskan bahwa yang disita tersebut bukan milik Gus Yaqut," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (18/8).

Lihat Juga : Fakta-fakta Hasil Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi Haji

Kendati demikian ia memastikan kliennya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK. Yaqut, kata dia, juga mendukung dan kooperatif terhadap KPK agar kasus tersebut dapat diungkap secara terang benderang.

"Gus Yaqut menghargai sepenuhnya seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Beliau mendukung dan kooperatif langkah KPK dalam mengusut perkara ini agar jelas dan terang," pungkasnya.

KPK telah menaikkan status penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke tahap penyidikan lewat ekspose.

Badan antikorupsi ini menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji.

Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Lihat Juga : KPK Telusuri Aliran Rekening di Kasus Kuota Haji Era Yaqut

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih.

KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara. KPK menyebut ada lebih dari 100 travel yang diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan.