Demo Buruh di Surabaya, Topeng Sri Mulyani Jadi Simbol Protes Pajak

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur mulai berdatangan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Akibatnya lalu lintas di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (28/8) lumpuh.

Pantauan CNNIndonesia.com, para buruh tiba dengan berjalan kaki, menaiki sepeda motor dan sejumlah mobil truk komando saat menuju ke Kantor Gubernur Jatim.

Saat tiba di Kantor Gubernur, buruh mengenakan kostum tikus, menggunakan topeng bergambar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan membawa keranda mayat.

"Tikus-tikus beban rakyat 3 juta per hari," tulis salah satu poster.

Massa yang mengenakan topeng Sri Mulyani berbaris sambil mengusung spanduk kritik dan tuntutan aksi, salah satunya bertuliskan Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT.

Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim, Nuruddin Hidayat mengatakan, kostum dan topeng itu merupakan bagian dari aksi teatrikal.

"Teatrikal pada siang hari ini sebagai bentuk protes dan juga sindiran terhadap pemerintah yang semangat menarik pajak tetapi uangnya dikorupsi. Terakhir Wamenaker, sangat miris sekali sertifikasi K3 untuk keselamatan buruh ini pun juga dikorupsi oleh mereka," kata Nuruddin.

Dalam aksinya, KSPI mengusung enam tuntutan nasional. Yang pertama buruh menuntut penghapusan outsourcing dan tolak upah murah.

"Buruh menuntut kenaikan upah pada tahun 2026 sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen. Nilai tersebut didapat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta indeks tertentu atau alpha yang nilainya 1 - 1,4," kata dia.

Buruh meminta pemerintah pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membentuk Satgas PHK. Kemudian reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang sudah menikah.

Mereka juga menuntut Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Penegesahan RUU Perampasan Aset, dan revisi undang-undang pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

"Revisi undang-undang pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang kami sebut sebagau Redesign Sistem Pemilu 2029," ujar dia.

Selain isu nasional, Nuruddin mengatakan pihaknya juga membawa tuntutan lokal yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka mendesak agar Pemprov segera merealisasikan komitmen bersama yang ditandatangani pada 1 Mei 2025.

Komitmen tersebut antara lain mencakup pembentukan Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon, pengalokasian anggaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin, pemberian sanksi kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS, penambahan kuota PPDB jalur afirmasi untuk anak buruh, serta pengusulan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional.

"Kami mengusulkan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional," ujarnya.