Integrasi Data, Dukcapil Dorong Update Rutin dan Perlindungan Data

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat strategi integrasi data kependudukan.

Hal ini dilakukan melalui dorongan pemutakhiran data secara rutin sekaligus penguatan perlindungan informasi, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri, Handayani Ningrum, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam integrasi data adalah aspek keamanan informasi.

Ia menyebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara khusus menekankan pentingnya menjaga keamanan sebagai landasan utama setiap inovasi layanan.

"Antara kami dengan lembaga pengguna data harus memiliki standar keamanan informasi yang sama. Hal ini sudah kami implementasikan melalui Permendagri 17/2023 tentang pemberian akses dan pemanfaatan data," ujar Handayani dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8).

Selain itu, setiap perjanjian kerja sama dengan lembaga pengguna juga disertai klausul yang mengikat terkait kewajiban menjaga kerahasiaan data.

"Ketika kami kerja sama dengan sebuah lembaga, kami bekerjasamanya dengan lembaga itu, tidak kemudian data ini diberikan kepada pihak lain, nah itu sudah menyalahi aturan," katanya.

Tidak hanya lembaga pengguna, masyarakat juga disebut memiliki peran besar dalam menjaga keamanan data pribadi. Untuk itu, Dukcapil aktif melakukan literasi dan sosialisasi melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga layanan pengaduan.

"Jadi kami tidak henti-hentinya mengimbau, karena keamanan data ini tidak bisa hanya ditumpangkan kepada pemerintah dan lembaga pengguna, tetapi oleh penduduk itu sendiri, dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman dari BSSN sangat membantu," katanya.

Di sisi lain, ia menyoroti tantangan regulasi yang belum sepenuhnya selaras. Meski Indonesia telah menerapkan KTP elektronik sejak 2011, masih ada instansi yang meminta fotokopi KTP atau KK dalam layanan publik.

"Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi. Regulasi-regulasi harus selaras agar integrasi data benar-benar efektif," katanya.

Sementara terkait upaya mewujudkan single source of truth, Handayani menjelaskan strategi utama Dukcapil adalah memastikan data selalu mutakhir.
Pemutakhiran dilakukan secara berkala melalui berbagai layanan, baik di kantor Dukcapil, pusat perbelanjaan, hingga kegiatan jemput bola di ruang publik.

"Data kependudukan itu sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, atau bercerai. Karena itu, minimal setiap tiga bulan sekali data harus diperbarui. Kami sudah berkomitmen bersama BPS untuk melakukan update berkala," ungkapnya.

Dengan integrasi yang kuat, pembaruan data rutin, dan perlindungan informasi yang ketat, Dukcapil menargetkan sistem kependudukan nasional tidak hanya lebih akurat, tetapi juga aman dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan.