Amnesty-Greenpeace Desak RI Cabut Kebijakan Tak Berpihak ke Rakyat

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah RI segera mencabut berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Desakan itu muncul setelah rangkaian aksi protes berujung bentrokan dengan aparat, hingga menelan korban jiwa.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kebijakan pemerintah belakangan ini semakin memperlihatkan keberpihakan pada elite ketimbang rakyat.

Menurutnya, hal itu terlihat dari kenaikan pajak, peningkatan tunjangan anggota dewan, hingga perluasan peran militer dan praktik brutalitas kepolisian.

"Fakta empiris menunjukkan ada rasa frustasi di kalangan masyarakat Indonesia, karena kebijakan pemerintah lebih pro elite daripada pro rakyat. Kasus driver ojek online yang meninggal dunia akibat terlindas kendaraan polisi hanyalah pucuk dari gunung es dari keseluruhan potret struktural kekerasan polisi terhadap para pemrotes," kata Usman dalam konferensi pers, di Gedung LBH Jakarta yang juga tayang secara daring, Jumat (29/8).

Dia menegaskan, kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi, mulai dari penahanan, penyiksaan, hingga penggunaan kekuatan berlebihan, tak bisa lagi ditoleransi. Amnesty memperkirakan potensi kekerasan serupa akan terus berulang jika pemerintah tidak mengubah kebijakannya.

"Kami tidak hanya menuntut pertanggungjawaban. Kami juga mendesak perubahan mendasar, termasuk pembatalan proyek strategis nasional, pencabutan kenaikan pajak, dan cabut penambahan tunjangan DPR," tegas Usman.

Senada dengan itu, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Khalisa Khalid, menilai tindakan aparat selama aksi protes merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak konstitusional warga.

"Akibat brutalitas aparat, banyak peserta aksi merasa sangat berat mengelola emosi. Rasa sedih dan marah memuncak karena yang dihadapi adalah tindakan kekerasan negara. Protes itu dipicu oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, ditambah pernyataan pejabat publik yang justru memicu keresahan," ujarnya.

Khalisa menyebut praktik kekerasan aparat selama ini berjalan karena adanya pembiaran dan imunitas dari institusi negara. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memastikan keselamatan warga yang menjalankan hak konstitusionalnya, bukan justru merespons dengan kekerasan.

"Protes adalah jalan rakyat memperjuangkan haknya, tapi malah direpresi. Ini adalah kekerasan negara yang tidak boleh dibiarkan. Kami mengutuk keras tindakan brutal aparat dan mendesak pemerintah segera menghentikan praktik seperti ini," kata Khalisa.