Khofifah Imbau Bupati dan Wali Kota di Jatim Jaga Objek-objek Vital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3/3432/013.3/2025 kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Timur tentang peningkatan upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Khofifah mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai respon atas kondisi dinamika masyarakat yang terjadi belakangan, agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tak hanya itu, penerbitan SE ini juga merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Minggu (31/8) sore mengenai perkembangan situasi negara.

"Sesuai arahan Presiden didukung pantauan kami langsung di lapangan terkait perkembangan situasi yang terjadi, maka kami menyadari harus ada langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi," kata Khofifah dalam keterangannya, Minggu (31/8).

Lihat Juga : Uskup Surabaya Berpesan Suara Rakyat Tidak Dikotori Kekerasan

Khofifah mengajak semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban dalam mengawal pelaksanaan penyampaian aspirasi.

"Kita jaga Jawa Timur. Kita jaga Indonesia. Jangan sampai merusak fasilitas umum, menjarah dan sebagainya, karena itu melanggar hukum. Maka sinergi Pemda, TNI, Polri wajib hadir untuk mencegah peristiwa serupa jangan sampai terjadi," ujarnya.

"Bersama Forkopimda Jatim, kami imbau Bupati/Wali Kota di Jatim melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan objek-objek vital di daerah masing-masing," sambungnya.

Khofifah juga mengimbau agar perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah keterlibatan peserta didik dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan, peraturan perundang-undangan, maupun kegiatan yang tidak perlu, utamanya pada malam hari.

"Mohon kepada guru, wali murid supaya memastikan keamanan anak-anak sekolah. Bahkan usai demo ricuh kemarin, Dispendik Surabaya memutuskan untuk meliburkan sekolah tanggal 1-4 September dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah," tambahnya.

Di dalam SE tersebut juga diinstruksikan kepada kepala desa/lurah, ketua RW, dan ketua RT serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pengamanan di lingkungan masing-masing.

"Kita juga menyeru dan mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat," katanya.

Lihat Juga : Sultan HB X Kumpulkan Rektor Respons Gelombang Aksi di Yogya

Sekolah di Surabaya belajar via online

Sekolah tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA baik negeri maupun swasta di Surabaya dan sekitarnya diinstruksikan menerapkan pembelajaran daring dari rumah, selama 1-4 September 2025 atau hingga waktu yang tak ditentukan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) menerapkan pembelajaran melalui daring pada 1-4 September 2025. Langkah ini diambil untuk mewaspadai kondisi keamanan kurang kondusif dan upaya menjaga keselamatan anak-anak.

"Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kondisi psikologis anak di tengah situasi yang terus memanas seperti saat ini," kata Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh.

Ia juga mengimbau kepada orang tua untuk turut serta memantau dan memastikan putra-putrinya mengikuti kegiatan pembelajaran daring agar berjalan dengan baik.

"Jadi, misal ada orang tua yang tidak memungkinkan untuk daring, nah nanti guru di sekolah akan memetakan. Dari situ, guru bisa mengganti dengan memberikan tugas kepada muridnya, bagi yang tidak bisa mengikuti daring," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan siswa SMA, SMK dan SLB negeri serta swasta di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo akan menggelar aktivitas belajar secara daring dari rumah, terhitung sejak 1 September 2025 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Aries mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk menyikapi dinamika situasi tak kondusif di beberapa daerah di Jawa Timur, terutama Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

"Tidak semua daerah di Jatim punya potensi aksi massa yang menjurus pada aksi anarkis. Hasil koordinasi ditetapkan hanya untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik," kata Aries Sabtu (31/8) malam.

Khusus di Kota Malang, belajar daring hanya diterapkan untuk sekolah yang terletak di kawasan Tugu dan Sekolah Komplek.

"Hal ini dikarenakan ada informasi akan adanya aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPRD Kota Malang," ujarnya. 

Sementara itu pasukan TNI dan Polri melakukan patroli gabungan skala besar di Kota Surabaya.

Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Rudy Saladin mengatakan patroli skala besar ini mulai berangkat dari Gedung Negara Hadir. Patroli gabungan mengarahkan beberapa kendaraan seperti motor trail hingga Panser Anoa.

"Patroli skala besar, sifatnya menyapa masyarakat sekaligus mengimbau masyarakat khususnya di Kota Surabaya agar bisa benar-benar kondusif," kata Rudy di Grahadi.

Rudy menegaskan, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa oknum yang bertindak melawan hukum akan dilakukan tindakan tegas.

"Sudah ada arahan langsung dari beliau (Presiden Prabowo) untuk TNI-POLRI bertindak tegas khususnya pada oknum-oknum yang melanggar dan melawan aturan yang sifatnya merusak, penjarahan, pembakaran itu nanti akan ada sanksi tegas," ujarnya.

Demonstrasi berujung kericuhan terjadi di sejumlah titik di Surabaya dalam dua hari terakhir, Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8). Akibat peristiwa itu, Gedung Negara Grahadi sisi barat dan Kantor Mapolsek Tegalsari hangus dibakar orang tak dikenal.