Demokrat ke Prabowo soal RUU Perampasan Aset: Kalau Serius Buat Perppu
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Benny menilai Perppu Perampasan Aset kini sudah mendesak menyusul tuntutan publik dalam gelombang aksi unjuk rasa sepekan terakhir. Dia meyakini penerbitan Perpuu itu akan didukung semua fraksi di DPR
"Kalau presiden memang serius, ya, bikin Perppu. Apakah akan didukung oleh dewan, saya yakin akan didukung, karena mayoritas DPR ini mendukung presiden Prabowo," kata Benny di kompleks parlemen, Selasa (2/9).
Benny mengatakan fraksinya telah mendorong agar DPR dan pemerintah segera membahas RUU tersebut sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, hingga akhir jabatannya, tak ada keseriusan dari pemerintah maupun fraksi lain di DPR kala itu.
"Tapi kalian tahu semua kan, itu enggak tercapai karena hanya kami yang mendukung itu. Yang lain ya enggak," katanya.
Sementara, Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan mengaku masih menunggu naskah RUU tersebut dari Badan Keahlian DPR. Menurut dia, RUU tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Namun, dia berharap penyusunan RUU tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Dia tak ingin aturan dalam RUU Perampasan Aset tumpang tindih dengan undang-undang lain.
"Karena bahan yang dulu itu ada yang kurang pas. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai itu penting di undang-undang itu. Ada di undang-undang tindak pidana, ada undang-undang, tidak boleh tumpang tindih," katanya.
Sedangkan, Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan hingga saat ini belum ada diskusi antara fraksi-fraksi soal RUU Perampasan Aset. Dia bilang Baleg DPR saat ini masih fokus menyelesaikan daftar RUU lain.
"Sekarang ini kita bicara Prolegnas yang ada," katanya.