GNB Minta Institusi Negara Bersikap Berdasar Etika dan Kepatutan

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan oleh sejumlah tokoh bangsa lintas agama menekankan pentingnya evaluasi di tubuh institusi negara agar tidak menimbulkan tidakan eksesif dan pelanggaran hak asasi manusia.

GNB menilai rakyat marah karena menyaksikan sebagian elite penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar.

"Karenanya, kepala negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang," ujar Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dalam konferensi pers di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).

"Dengan cara: memerintahkan kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya," imbuhnya.

Lihat Juga : Sinta Nuriyah Wahid: Rakyat Marah dengan Ketidakadilan Penguasa

Alissa menuturkan stabilitas ekonomi nasional harus dijaga, dan GNB meminta kesejahteraan warga ditingkatkan dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal-ugalan.

GNB juga meminta Prabowo untuk menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara, serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.

"Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang," tutur dia.

Alissa menegaskan kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita.

GNB meminta agar segala bentuk tindak kekerasan dan represif dalam menangani aksi unjuk rasa dihentikan.

"Memastikan berjalannya prinsip supremasi sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya," ucap Alissa.

Lihat Juga : ANALISIS Salah 'Garuk' Pemerintah Respons Gelombang Demo Rakyat

Sementara itu, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan ini merupakan kali kelima GNB menyampaikan pesan kebangsaan.

Pesan sebelumnya disampaikan saat menjelang Pemilu pada Februari tahun lalu, catatan mengenai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, saat menyikapi Revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), dan saat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

"Mengapa kami merasa perlu menyampaikan itu? Tentu saudara-saudara sekalian bisa memaklumi perkembangan terakhir situasi dan kondisi kehidupan masyarakat kita. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa didiamkan, nilai-nilai kemanusiaan disimpangi," ungkap Lukman.

Dia menegaskan kritik keras yang disampaikan oleh GNB ini merupakan wujud cinta terhadap keberlangsungan kondisi kebangsaan dan bernegara.

"Pemerintahan ini bagaimana pun juga keberadaannya harus terus terpelihara. Itulah mengapa sekeras apa pun kritik kami terhadap pemerintahan, ini merupakan cerminan rasa cinta kami terhadap kehidupan berbangsa bernegara," tutup Lukman.

Gerakan Nurani Bangsa digerakkan oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Franz Magnis-Suseno SJ, Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli.

Kemudian Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, A Setyo Wibowo SJ , Erry Riyana Hardjapamekas, Ery Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo.

Lihat Juga : Unggahan 'Melawan Jangan Takut' Bikin Delpedro Lokataru Jadi Tersangka