DPRD NTT Dapat Tunjangan Rumah Rp23,6 Juta dan Transportasi Rp30 Juta

Pada tahun anggaran 2025, DPRD NTT yang berjumlah 65 orang yang terdiri dari empat pimpinan dan 61 anggota mendapat tunjangan perumahan dan transportasi hingga puluhan juta rupiah per orang saban bulan.

Jika ditotal untuk perhitungan dalam satu tahun, total semuanya itu mencapai sekitar Rp41,4 miliar.

Lihat Juga : 21 Tahun Kematian Munir, Komnas HAM Akui Terkendala Periksa Saksi

Tunjangan perumahan dan transportasi bagi empat pimpinan dan 61 anggota DPRD tersebut termuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 22 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT nomor 72 tahun 2024 tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD NTT.

Tunjangan perumahan

Dalam Pergub 22 tahun 2025 yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Odermaks Sombu yang dilihat CNNIndonesia.com, Minggu (7/9) pada pasal 3 ayat 4 tertera tunjangan sewa perumahan untuk satu anggota DPRD sebesar Rp23,6 juta.

Dari total 65 orang anggota dewan di NTT, maka total tunjangan perumahan yang harus dibayarkan kepada anggota DPRD NTT sebesar Rp1.534.000.000 (Rp1,5 miliar).

"Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)," mengutip pasal 3 ayat 4 Pergub 22 tahun 2025 .

Sedangkan bunyi ayat 3 pasal 3 Pergub 22 Tahun 2025 tersebut adalah tunjangan perumahan diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang tunjangan perumahan dengan ukuran maksimal luas bangunan 150m2 dan luas tanah 350m2.

Dan uang tunjangan perumahan tersebut dibayarkan bulanan atau setiap bulan kepada setiap anggota DPRD NTT sesuai bunyi dalam ayat 5 pasal 3 Pergub Nomor 22 Tahun 2025.

Tunjangan transportasi

Untuk tunjangan transportasi bagi anggota DPRD NTT diatur dalam ayat 4 pasal 4 Pergub 22 Tahun 2025.

Dalam ayat 4 pasal 4 Pergub 22 tahun 2025 disebutkan besaran tunjangan transportasi untuk Ketua DPRD sebesar Rp31,8 juta per bulan, untuk tiga wakil ketua masing-masing mendapatkan Rp30,6 juta per bulan dan terhadap 61 anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi masing-masing sebesar Rp29,5 juta.

"Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk : a. ketua DPRD sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah); c. anggota DPRD sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)," demikian dikutip dari beleid tersebut.

Merujuk pada pasal 4 ayat 4 tersebut maka total tunjangan transportasi bagi DPRD NTT setiap bulannya sebesar Rp1.923.100.000 (Rp1,92 miliar).

Lihat Juga : Respons Pramono Soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp70 Juta

Sedangkan dalam ayat 3 pasal 4 Pergub 22 tahun 2025 tersebut, disebutkan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan dan dibagi dalam tiga kategori.

Tiga kategori tersebut antara lain (a) kendaraan sedan atau jeep dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc untuk ketua DPRD, (b) kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc untuk wakil ketua DPRD dan (c) kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc (bensin) dan 2500 cc (solar) untuk anggota DPRD.

Dan sesuai ayat 5 pasal 4 Pergub 22 Tahun 2025 tersebut tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibayarkan setiap bulan.

"Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibayarkan setiap bulan," bunyi ayat 5 pasal 4 Pergub 22 tahun 2025.

Berdasarkan Pergub tersebut, total tunjangan perumahan 65 anggota DPRD dalam satu tahun mencapai Rp18.408.000.000 dan total tunjangan transportasi sebesar Rp23.077.200.000 (Rp23 miliar). Sehingga total tunjangan yang harus dibayarkan sebesar Rp41.485.200.000 (Rp41,48 miliar).

Dan merujuk pada pasal 3 ayat 4 dan pasal 4 ayat 4 Pergub 22 Tahun 2025 tersebut maka untuk ketua DPRD NTT setiap bulan menerima tunjangan perumahan dan transportasi sebesar Rp55.400.000 (Rp55,4 juta) atau Rp664.800.000 (Rp664 juta) per tahun.

Sedangkan untuk jabatan wakil ketua DPRD NTT yang berjumlah tiga orang, masing-masing menerima tunjangan perumahan dan transportasi Rp54.200.000 per bulan atau Rp650.400.000 (Rp650 juta) per orang per tahun sehingga dalam setahun untuk tiga wakil ketua DPRD NTT mencapai Rp. 1.951.200.000 (Rp1,95 miliar).

Dan, untuk 61 anggota DPRD NTT, masing-masing orang menerima tunjangan transportasi dan perumahan sebesar Rp53.100.000 (Rp53,1 juta) per bulan atau Rp637.200.000 (Rp637 juta) per orang per tahun, sehingga total untuk 61 anggota DPRD sebesar Rp38.869.200.000 (Rp38,86 miliar) per tahun.

Lihat Juga : Bukan Cuma DPR, DPRD Juga Dapat Tunjangan Rumah Puluhan Juta Rupiah

Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2025 tersebut telah ditetapkan pada 16 Mei 2025 oleh Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan mulai berlaku 1 Juni 2025. Dan telah diundangkan di Kupang pada tanggal yang sama oleh Sekretaris Daerah NTT, Kosmas Lana.

CNNIndonesia.com telah mengonfirmasi tentang Pergub 22 Tahun 2025 tersebut ke Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni, Ketua Fraksi PDIP, Yunus Takandewa dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo melalui telepon dan pesan tertulis. Namun, hingga berita ini tulis belum ada tanggapan terkait tunjangan perumahan dan transportasi yang diterima pimpinan dan anggota DPRD tersebut.