Respons Pramono Soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp70 Juta

Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI sebesar Rp70 juta. Pramono mengeklaim sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI.

"Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (7/9) dikutip dari detik.

Soall tunjangan DPR sudah didemo masyarakat beberapa waktu lalu, Namun tunjangan perumahan itu ternyata juga ada di tingkat DPRD seperti di DKI Jakarta, Depok(Jawa Barat), dan Kota Tangerang (Banten).

Lihat Juga : Bukan Cuma DPR, DPRD Juga Dapat Tunjangan Rumah Puluhan Juta Rupiah

Pertengahan Agustus lalu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan salah satu dasar pihaknya menetapkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR adalah sokongan serupa bagi anggota DPRD DKI.

Dasar tunjangan perumahan anggota DRPD DKI Jakarta mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang menjadi perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017.

Ketentuan itu menjelaskan jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD, karena itu alasan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang setiap bulan.

Lihat Juga : Kerugian Imbas Perusakan Fasilitas Umum di DKI Saat Demo Tembus Rp50 M

Besaran tunjungan perumahan anggota DPRD

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI ditetapkan Rp78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sementara bagi anggota DPRD DKI, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp 70,4 juta per bulan.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan pihaknya sepakat melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah anggota Dewan yang sudah disetujui seluruh fraksi

"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," ujar Baco.

Menurut Baco, wacana audit pun muncul untuk memastikan penanganan keuangan yang tepat.

"Kami juga sepakat kebetulan BUMD itu ada di Komisi B dan saya adalah koordinator Komisi B. Jadi bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan terkait dalam penanganan keuangan dan lain-lain," imbuhnya.