Pansus DPRD Pati Abaikan Permintaan Bupati Sudewo, Tetap Dalami 12 Isu

Pansus hak angket di DPRD Pati, Jawa Tengah, mengabaikan permintaan Bupati Pati Sudewo agar tak menelanjangi kepemimpinannya dengan melebarkan pembahasan ke persoalan yang lain.

Sebelumnya, Sudewo berharap pansus pemakzulan itu fokus pada persoalan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB P2) saja yang diprotes rakyat Pati hingga demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu.

Merespons itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo menyebutkan ada 22 poin aspirasi rakyat Pati yang dilaporkan kepada pihaknya. Kemudian pihaknya menyaring hingga jadi 12 poin.

Sebanyak 12 poin persoalan dari masyarakat itu saat ini menjadi bagian dari pembahasan pansus.

Bandang mengatakan rapat pansus hak angket tidak hanya membahas PBB-P2 saja. Sebab ada 12 poin yang disampaikan dari masyarakat untuk didalami dan diperiksa pansus Pemakzulan Bupati Sudewo.

"Pansus ini adalah ranah dari DPRD. Dan, DPRD itu mendapatkan aspirasi dari masyarakat sebanyak 22 item sehingga di pansus disimpulkan menjadi 12 item (aspirasi dari masyarakat)," kata Bandang di Gedung DPRD Pati, Sabtu (6/9) seperti dikutip dari detikJateng.

"12 item nanti kita buka, itu aspirasi masyarakat. Jumlahnya 22 item, terus kita tampung jadi 12. Tidak keluar dari riil. Memang riilnya di situ," jelasnya.

Lihat Juga : Bupati Sudewo Minta Pansus di DPRD Pati Tak Telanjangi Kepemimpinannya

Saat ini, kata dia, pansus belum jalan setengah pembahasan dari 12 poin aspirasi masyarakat itu. Dia pun membantah pansus sengaja melebarkan pembahasan kemana-mana.

"Kita baru 4 sampai 5 item yang dibahas. Ini masih ada 7 item belum dibahas. Bukan kemana-mana," terang dia.

"Tetapi pansus ini mempunyai tugas mendalami. Misalnya berawal dari keluarnya 220 [pegawai] yang dikeluarkan RSUD RAA Soewondo Pati," imj.

Dia mengatakan tujuan pansus hak angket ini mendalami poin-poin aspirasi masyarakat yang disampaikan pada aksi demo pada 13 Agustus 2025 lalu.

Bandang juga membantah tudingan Sudewo bahwa pansus menelanjangi pemerintah. Dia menyerahkan masyarakat yang menilai jalannya pansus yang tengah berjalan di DPRD Pati ini.

"Menelanjangi pemerintah, terserah masyarakat atau bupati yang menilai. Terserah masyarakat menilai ini baik buruk terserah. Pak Bupati menilai ini buruk dan baik terserah," ungkap dia.

"Yang mempunyai tugas mendalami kebijakan Pak Bupati adapun pengalamannya sampai seakar-akarnya biar masyarakat yang menilai. Yang jelas kita tidak ada niatan jelek. Kita menjalankan sesuai konstitusi sesuai kita sebagai pansus," kata Bandang.

Temui mendagri dan BKN untuk dalami soal mutasi

Sejalan dengan proses tersebut, pada awal pekan ini, Bandang mengatakan pansus berencana menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tim Pansus akan bertanya terkait sejumlah kebijakan mutasi Bupati Pati, Sudewo.

"Izin kami Senin, Selasa, Rabu ke Jakarta mau konsultasi ke Mendagri, mau konsultasi ke BKN," kata Bandang kepada wartawan di Pati, Sabtu lalu.

Bandang mengatakan ke Mendagri terkait dengan mutasi jabatan yang dilakukan Bupati Sudewo.

"(Bertemu) Mendagri terkait dengan izin terkait dengan pelantikan sebelum 6 bulan dilantik kita harus konfirmasi itu. Karena di luar itu ada kelebihan. Karena yang diizinkan ada 70 tapi ini ternyata dilantik 80 orang (ASN yang dimutasi)," terang dia.

Kemudian ke BKN, pihaknya akan menanyakan terkait dengan pengisian Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Menurutnya adanya kejanggalan pengisian Direktur RSUD RAA Soewondo Pati.

"Kita menanyakan rekomendasi BKN terkait pengisian Direktur (RSUD) RAA Soewondo Pati seperti apa," jelasnya.

"Terus apakah mutasi sudah sesuai apa tidak. Juga rekomendasi kita sampai ke sana. Setelah itu nanti akan kita rapat kembali," Bandang melanjutkan.

Bandang mengatakan rapat pansus akan kembali digelar pada Kamis dan Jumat pekan depan. Pihaknya pun berencana akan memanggil Sekda Pati.

Sebelumnya, pada Jumat (5/9), Sudewo berharap pansus pemakzulan hanya fokus membahas soal PBB, dan tak melebar ke persoalan-persoalan lain. Dia pun menyinggung soal ketidaksempurnaan pemimpin.

"Saya berharap Pansus itu tidak melebar ke mana-mana. Yang disoalkan PBB-P2, ya PBB-P2 saja, jangan ke mana-mana," kata Sudewo di Masjid Agung Pati, seperti dikutip dari DetikJateng.

"Jangan live streaming. Ini dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah," jelasnya.

Menurutnya tak ada kepemimpinan di dunia yang sempurna.

"Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Enggak ada yang sempurna," jelasnya.

Lihat Juga : Pansus Pemakzulan Bupati Pati Cium Dugaan Nepotisme di RSUD Soewondo

Pernyataan itu ia sampaikan usai rapat Pansus yang membahas Ketua Dewas RSUD Pati. Pansus menemukan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Ketua Dewas RSUD Pati Torang Manurung.

Termasuk masalah nepotisme terkait penyuplai makanan di rumah sakit merupakan istri dari Torang Manurung. Terkait hal itu, Sudewo berjanji akan melakukan perbaikan.

"Kita benahi Lagi," katanya.

Ketua Dewas RSUD Torang Manurung pun telah mundur dari jabatannya setelah walk out dari rapat pansus di DPRD Pati pekan lalu. Sudewo menghormati keputusan Torang untuk mundur dari posisi Ketua Dewas RSUD Pati tersebut.

"Saya mengapresiasi biar mundur, dia [Torang] mundur," kata politikus Gerindra itu.

Lihat Juga : Rombongan Dewas RSUD Banting Wartawan di Pansus Pemakzulan Bupati Pati

Lihat Juga : Pria Mutilasi Kekasih di Surabaya, 239 Pecahan Tulang Korban Ditemukan

Baca berita lengkapnya di sini.