Tunjangan Rumah DPRD Bali Rp37,5-54 Juta per Bulan Dievaluasi

Tunjangan rumah bagi anggota dewan sedang jadi sorotan setelah terungkapnya tunjangan perumahan bagi anggota DPR dan memicu gelombang demo pada Agustus lalu. Ternyata tunjangan serupa pun didapatkan para wakil rakyat di DPRD, termasuk DPRD Provinsi Bali.

Besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Bali mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2017 telah diatur dan masih berlaku bahwa tunjangan perumahan Ketua DPRD Bali sebesar Rp54 juta, wakilnya Rp45,5 juta, dan anggota Rp 37,5 juta per bulan.

Kemudian tunjangan transportasi Rp24 juta, sehingga untuk dua jenis tunjangan saja rentang anggaran yang dikeluarkan Rp61,5 juta-Rp78 juta per bulan.

Seiring polemik yang mengemuka pihak DPRD Bali dan Pemprov Bali pun duduk bersama untuk mengevaluasi seluruh tunjangan bagi para wakil rakyat Pulau Dewata tersebut.

Pihak DPRD Bali pun berjanji memublikasikan hasil evaluasi besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang sedang dibahas bersama Pemprov Bali.

"Ya itu sudah makanya itu sedang dibahas, kita sedang komunikasikan, nanti kan kita akan publikasikan," kata Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya usai Sidang Paripurna DPRD di Denpasar, Senin (8/9).

Sebelumnya Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan pemprov sedang mengevaluasi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Bali yang dinilai masyarakat tetap tinggi meski belum ada kenaikan.

Wagub Giri Prasta mengatakan proses evaluasi akan mengacu pada kebutuhan dan kondisi riil kemampuan keuangan daerah, sehingga segala kemungkinan dapat terjadi baik penurunan tunjangan, tetap pada besaran tersebut, atau justru meningkat.

"Kita menunggu hasilnya," ucap Dewa Mahayadnya soal evaluasi dari pemprov.

Dewa Mahayadnya sendiri meyakini jika berpatokan dengan pemerintah pusat maka pasti ada penurunan tunjangan, namun ia tak mempersoalkan dan memilih mengikuti regulasi.

"Mungkin, ya pastilah (ada penurunan) tapi kan itu (nanti) sesuai kemampuan keuangan daerah, nanti kita lihat," ujarnya.

Ia tak ingin memperkirakan nominal penurunan, Ketua DPRD Bali juga masih enggan menyebut total gaji dan tunjangan saat ini, hanya menunjukkan tunjangan perumahan dan transportasi yang tersebar di media sosial.

"Yang itu kan yang ada di media sudah, kan sudah dijabarkan, nanti kita lihat lah," kata dia.

"Tapi hari ini kita mengikuti apa yang menjadi keputusan di pusat, pusat belum terlaksana dan evaluasi dari Mendagri sudah tapi belum sampai di Bali," sambungnya.

Sebelumnya, Nyoman Giri Prasta mengatakan Pemprov Bali sedang mengevaluasi besaran tunjangan terutama tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD Bali yang nilainya Rp61,5 juta-Rp78 juta per bulan.

"Sudah jalan (proses evaluasi) tinggal menunggu keputusan saja," ucap Wagub Giri usai Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (8/9).

Ia mengatakan proses evaluasi akan disandingkan dengan kebutuhan dan kondisi riil inflasi di Bali, namun ia memastikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota dewan itu tidak akan dihilangkan.

Menurut dia, jika Pemprov Bali menjadikan dua tunjangan tersebut Rp0 maka mereka berpotensi diajukan ke PTUN oleh dewan karena dinilai sewenang-wenang, sehingga pihaknya tak ingin melanggar.

Peluang untuk tunjangan tersebut justru naik juga tidak dibantah, sebab Pemprov Bali mengadopsi regulasi yang ada. Sepanjang kemampuan keuangan daerah ada, kata dia dewan berhak diberikan sesuai ketentuan.

"Bagaimana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak keluar daripada regulasi, inflasi salah satunya, contoh bagaimana menaikkan harga barang pokok dan lain sebagainya untuk diberikan ke semua (masyarakat) sampai ke tingkat bawah," ujarnya.

Kemudian, jika ternyata hasil evaluasi justru ditemukan kemampuan daerah melemah dan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Bali harus turun, maka Wagub memastikan dapat menangani protes dewan dengan komunikasi yang baik.

"Saya kira yang namanya protes apapun itu kan cukup koordinasikan, apa sih yang tidak bisa kita komunikasikan karena kita terbuka untuk siapapun, sebagai pejabat ya seperti itu, aspirasi apalagi," kata dia.