Kemenkum Resmi Sahkan Kepengurusan PDIP 2025-2030
Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi telah mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 berdasarkan hasil Kongres VI di Bali 1-2 Agustus lalu.
Sejumlah pengurus DPP PDIP yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Kamis (11/9). Pada kesempatan itu, mereka menerima dua dokumen pengesahan kepengurusan dari Menkum Supratman Andi Agtas.
Dua dokumen tersebut yakni SK Menteri Hukum Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan AD ART PDIP; dan SK Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDIP masa bakti 2025-2030.
Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan, dua pekan sebelumnya, PDIP telah mendaftarkan secara online keputusan Kongres ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
Lalu, sepekan kemudian, Dirjen AHU mengabarkan berkas sudah diproses dan SK sudah terbit. Namun, baru pada hari ini DPP PDIP menerima secara fisik SK pengesahan tersebut.
"Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan," kata Pareira.
"Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah," imbuh Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
Berikut di bawah ini susunan lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030:
Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Ketua Bidang
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai - Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya - Said Abdullah
3. Ketua Bidang Luar Negeri - Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif - Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi - Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif - Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik - Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah - Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM - Yasonna H Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
11. Ketua Bidang Kebudayaan - Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan - Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan - Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana - Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja - Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan - Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial - Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak - I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM - Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata - Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga - MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME - Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital - Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan - Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan - Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi - Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi - Andreas Hugo Pareira
29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia - Mercy Barends
Sekretariat
30. Sekretaris Jenderal - Hasto Kristiyanto
31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal - Dolfie O.P
32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan - Utut Adianto
33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan - Sri Rahayu
34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi - Adian Yunus Yusak Napitupulu
35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan - Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Bendahara
36. Bendahara Umum - Olly Dondokambey
37. Wakil Bendahara Bidang Internal - Rudianto Tjen
38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal - Yuke Yurike.