Poin-poin Pertemuan Prabowo dan Jajaran Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9) sore.

Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu membahas berbagai aspirasi dan tuntutan, mulai dari pembentukan tim investigasi untuk mengusut demo pada Agustus, reformasi kepolisian, hingga respons Prabowo terhadap isu darurat militer.

Berikut poin-poin hasil dialog Presiden Prabowo dengan GNB.

Komisi Investigasi

Mantan Menteri Agama sekaligus anggota GNB Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa salah satu aspirasi utama GNB ialah pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kericuhan demo pada 25 Agustus serta 28-30 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota lainnya.

"Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," ujar Lukman usai pertemuan di Istana, Jakarta, Kamis (11/9).

Ia menegaskan komisi independen diperlukan agar unjuk rasa damai yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, termasuk aktivis, mahasiswa, dan pelajar, tidak didiskreditkan dengan tuduhan sebagai penyebab kerusuhan.

"Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi," kata Lukman.

"Aspirasi GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu," imbuhnya.

Lukman juga menekankan, menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin UUD 1945. Selain itu, kata Lukmann, GNB turut menyampaikan tuntutan lain terkait reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, hingga HAM.

"Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan," ujarnya.

Pembebasan Aktivis

GNB juga mendesak agar aktivis dan mahasiswa yang ditahan pasca-kericuhan demo Agustus segera dibebaskan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sekaligus mantan aktivis reformasi 1998 Budiman Sudjatmiko menyebut Prabowo menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

"Soal penahanan teman-teman yang kemarin-kemarin ditahan, mahasiswa, pak presiden menyambut 'oke akan ditindaklanjuti'," kata Budiman usai mendampingi Prabowo dalam pertemuan.

Budiman menambahkan, dalam dialog itu Prabowo juga menceritakan fakta di lapangan.

"Banyak sekali orang-orang yang di-provoke segala macam dan sudah ada saling sering pengertian," ucapnya.

Reformasi Kepolisian

Dalam dialog tersebut, GNB turut menyuarakan pentingnya evaluasi dan reformasi kepolisian. Presiden Prabowo merespons dengan menyatakan akan segera membentuk komisi khusus reformasi Polri.

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," ujar anggota GNB Pendeta Gomar Gultom.

Menurut mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) itu, aspirasi soal reformasi Polri sejalan dengan rencana dan konsep yang telah dirumuskan oleh Prabowo.

"Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," kata Gultom.

Meski begitu, GNB menyerahkan teknis dan detail pelaksanaan reformasi tersebut kepada Presiden untuk dijelaskan kepada publik.

Respons Darurat Militer dan Supremasi Sipil

Dalam pertemuan, isu darurat militer yang tengah menjadi kekhawatiran publik juga dibahas. Menjawab hal itu, Prabowo menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil.

"Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil," kata Lukman.

Ia mengajak masyarakat untuk menilai langsung komitmen Presiden tersebut.

"Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi," ujarnya.

GNB juga menyoroti keterlibatan militer di ruang sipil. Mereka menekankan bahwa TNI harus difokuskan sebagai tentara profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa tokoh dalam GNB yang hadir di Istana dan berdialog dengan Presiden, di antaranya Romo Franz Magnis-Suseno SJ, dan Prof. M. Quraish Shihab.

Sementara itu, Quraish Shihab mengaku dialog dengan Prabowo sangat produktif.

"Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu dipahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik," ujarnya.

Tokoh-tokoh lainnya yang tergabung dalam GNB, yaitu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.