Komisi III DPR Dukung Presiden Bentuk Tim Reformasi Polri

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendukung rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri.

Menurutnya Prabowo adalah yang paling tahu kebutuhan bagi Polri sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.

"Jadi kalau ditanya presiden ada keinginan membentuk tim reformasi Polri, ya kita menghormati dan mendukung itu," kata Rudianto saat dihubungi, Jumat (12/9).

Lebih lanjut, Rudianto juga berpendapat semua lembaga tinggi negara perlu reformasi dalam rangka koreksi dan perbaikan kinerja.

"Apakah itu legislatif, eksekutif termasuk yudikatif, kalau reformasi saya kira itu dalam rangka koreksi, perbaikan kinerja, bagaimana kemudian instrumen-instrumen negara ini hadir betul betul bekerja untuk kepentingan masyarakat," ujar politikus NasDem itu.

Anggota lain Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan reformasi kepolisian telah berlangsung dan terus dilakukan sejak kepemimpinan Jenderal Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, yang dilakukan hanya struktural dan instrumental, sementara reformasi kultural belum terlihat.

"Saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolri adalah reformasi kultural. Adapun reformasi struktural dan instrumental sudah dilakukan dan boleh dibilang hampir tuntas realisasinya," kata Nasir.

Nasir juga mendukung rencana Presiden Prabowo yang disampaikan sejumlah tokoh bangsa dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) itu. Namun ia juga menjelaskan Polri telah membuat rencana strategis selama lima tahunan hingga 2045.

"Reformasi itu tidak ada istilah berhenti atau sudah cukup. Tetap saja harus berjalan sembari melakukan monitoring dan evaluasi," kata politikus PKS itu.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya disebut akan membentuk tim reformasi kepolisian pasca demonstrasi berujung ricuh di Agustus lalu.

Hal itu disampaikan Pendeta Gomar Gultom usai Gerakan Nurani Bangsa berdialog dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9).

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," kata Gomar usai pertemuan.

Selain tim reformasi kepolisian, GNB menyebut Prabowo juga sepakat membentuk komisi investigasi independen mengusut kericuhan demo Agustus.

Reformasi kepolisian sendiri kembali bergema disuarakan  banyak pihak setelah gelombang demo Agustus lalu yang memperlihatkan aksi represif di sejumlah tempat, termasuk Jakarta.