Istana Buka Suara soal Prabowo Tak Bentuk Tim Investigasi Demo Agustus

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal Presiden Prabowo Subianto yang tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus lalu.

Juru Bicara Istana itu menegaskan sedari awal Presiden tidak pernah memberikan pernyataan apapun yang menyetujui pembentukan tim investigasi.

"Perlu kami luruskan bahwa Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9).

Prasetyo menjelaskan wacana pembentukan tim pencari fakta muncul usai Presiden Prabowo berdiskusi dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

"Perlu kami sampaikan bahwa dalam pertemuan itu bapak presiden tidak pernah menyampaikan hal tersebut," sambungnya.

Menurutnya dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan bahwa proses investigasi terkait kerusuhan Agustus lalu sedang berjalan.

"Yang beliau sampaikan bahwa proses investigasi terhadap kejadian beberapa waktu yang lalu sudah berjalan," jelasnya.

Lihat Juga : Menko Yusril: Prabowo Tak Akan Bentuk TGPF Usut Peristiwa Demo Agustus

Di sisi lain, pemerintah juga menghormati langkah Komnas HAM yang membuat tim investigasi bersama lima lembaga terkait. Prasetyo berharap investigasi yang dilakukan tim gabungan Komnas HAM bisa berjalan dan mencari solusi.

"Kita menghormati juga terbentuknya LN HAM ya, biarkan prosesnya berjalan gitu dan kalau kemudian dalam prosesnya itu terdapat kendala ya kita akan coba membantu untuk mencari jalan keluarnya," tuturnya.

Sebelumnya Wacana pembentukan tim investigasi independen itu mencuat usai Prabowo berdialog dengan tokoh GNB di Istana beberapa waktu lalu.

Anggota GNB sekaligus eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa salah satu aspirasi utama GNB ialah pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kericuhan demo pada 25 Agustus serta 28-30 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota lainnya.

"Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," ujar Lukman usai pertemuan di Istana, Jakarta, Kamis (11/9).

Ia menegaskan komisi independen diperlukan agar unjuk rasa damai yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, termasuk aktivis, mahasiswa, dan pelajar, tidak didiskreditkan dengan tuduhan sebagai penyebab kerusuhan.