Bandung Barat Darurat Keracunan Akibat MBG, Cipongkor Terbanyak

Kabupaten Bandung Barat darurat keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecamatan Cipongkor menjadi daerah paling banyak kasus tersebut.

Merujuk pada catatan CNNIndonesia.com, peristiwa pertama yakni 70 orang siswa keracunan massal usai menyantap hidangan MBG.

Puluhan siswa yang mengalami keracunan tersebut berasal dari sekolah yang berbeda-beda; dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kapolsek Sindangkerta Iptu Sholehuddin menyebut keracunan massal kali pertama diketahui pada Senin (22/9) pukul 11.00 WIB.

"Ada 70 orang kurang lebihnya," ungkap Sholehuddin kepada CNNIndonesia.com.

Gejala yang dialami para siswa adalah mual, muntah, pusing sampai dengan sesak. Para siswa yang mengalami keracunan pun harus mendapat penanganan medis.

"Sementara ditampung di Puskesmas Cipongkor. Namun, ada beberapa yang dirujuk ke RSUD Cililin," terang Sholehuddin.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkapkan total korban keracunan hidangan MBG di Cipongkor sedikitnya ada 369 siswa.

Ratusan korban ditangani di sejumlah fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Cipongkor, Posko Kecamatan Cipongkor, RSUD Cililin, serta fasilitas kesehatan lainnya.

"Yang sudah membaik atau sudah pulang tercatat ada 257 orang," kata Hendra saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lantas menetapkan kasus keracunan massal tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Selasa (23/9).

Status tersebut ditetapkan saat Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengunjungi posko penanganan siswa korban keracunan di Kantor Kecamatan Cipongkor.

"Jadi, sekarang juga kita sudah menetapkan statusnya KLB, Kejadian Luar Biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih menyeluruh," kata Jeje, Selasa (23/9).

Jeje berujar pemerintah daerah bersama instansi terkait tengah melakukan investigasi terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menghidangkan masakan MBG. Selama investigasi berlangsung, dapur SPPG di Kecamatan Cipongkor ditutup sementara.

"Karena mulai dari perizinan, kemudian standardisasi pengelolaan makanan itu harus kita cek. Kalau memang belum layak ya kita harus melakukan perbaikan, dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita investigasi," ucap dia.

Setidaknya terdapat 85 dapur yang ada di Kecamatan Cipongkor akan dievaluasi. Hal itu antara lain disebabkan seluruh dapur belum memiliki sertifikasi.

"Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena data yang saya dapat adalah 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Yang kita setop ini yang di Cipongkor," ungkap Jeje.

Keracunan setelah KLB

Satu hari setelah status KLB ditetapkan, puluhan pelajar di Cipongkor kembali menjadi korban keracunan akibat mengonsumsi hidangan MBG.

Dari informasi yang dihimpun, menu MBG yang disantap itu berbeda dari kejadian keracunan yang sebelumnya terjadi di wilayah tersebut.

Para pelajar yang menjadi korban pada Rabu (24/9) dilaporkan langsung mendapatkan penanganan darurat. Untuk sementara waktu, mereka dievakuasi ke posko yang telah disiapkan di Kecamatan Cipongkor.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan total korban yang mengalami keracunan usai menyantap MBG di Cipongkor pada Rabu (24/9) ada 500 pelajar.

"Teridentifikasi 500 yang mengeluh (keracunan) dan langsung kami tangani," kata Herman di posko Cipongkor, Rabu (24/9).

Dari jumlah tersebut, sekitar 400 pelajar terdata di Posko Cipongkor dan 100 pelajar lainnya tercatat di Puskesmas Citalem.

"Kondisinya seperti itu, tentu sekali lagi tidak kita harapkan. Tapi, faktanya, ada musibah, keracunan. Keluhannya pada umumnya itu mual, sesak, pusing, lemas," ungkap Herman.

Kejadian keracunan akibat MBG juga terjadi di Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Sedikitnya terdapat 45 siswa mengalami gejala yang diduga akibat keracunan makanan.

Mereka dirujuk ke RSUD Cililin, Puskesmas Cililin, dan RSIA Anugrah ALZ Cililin.

Tanggapan BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi lokasi yang menjadi posko penanganan kasus keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/9).

Pada kunjungannya itu, Dadan mengapresiasi penanganan yang dilakukan para petugas.

Selain itu, dengan adanya kejadian keracunan, Dadan meminta seluruh wilayah juga mempersiapkan hal yang sama dengan para petugas di posko penanganan tersebut.

"Semuanya kan melihat sesuatu yang luar biasa di daerah ya, koordinasi baik sekali, dan saya catat tadi ada beberapa hal yang harus disiapkan. Dalam hal seperti ini termasuk kan obat-obatan, tempat mandi juga. Jadi, di setiap wilayah memang harus disiapkan," kata Dadan.

Dia mengaku sudah meninjau dapur yang menyiapkan santapan kepada para siswa. Menurutnya, kejadian keracunan dimaksud hanya keteledoran.

"Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran," kata Dadan.

Desakan publik

Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah menyetop sementara program MBG menyusul banyak kasus keracunan.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal MBG meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG untuk selanjutnya mengambil langkah evaluasi total.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani mengatakan program MBG harus dihentikan agar tak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kata dia, pelaksanaan MBG sejauh ini memiliki tata kelola yang buruk dan minim akuntabilitas. MBG berulang kali merugikan masyarakat buntut maraknya kasus keracunan.

"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (23/9).

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengevaluasi total program MBG. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu ingin masalah MBG menjadi evaluasi semua pihak terkait.

"Jadi, memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi, jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9).

DPR disebut akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan mencari tahu akar masalah program tersebut, apakah di dapur atau justru di sekolah.

Dalam rapat di Komixi IX DPR, Senin (22/9), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus.

Ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.