Anggota DPRD Jatim Tersangka Kasus Dana Hibah Gugat Ketua KPK

Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 atau pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Hasanuddin, menggugat Ketua KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hasanuddin ingin menguji proses penegakan hukum KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.

Per tanggal 2 Oktober kemarin, Hasanuddin telah ditahan penyidik KPK untuk waktu 20 hari pertama.

"Pemohon: Hasanuddin. Termohon: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," sebagaimana dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat (10/10).

Hasanuddin mendaftarkan permohonan Praperadilan pada Rabu, 1 Oktober 2025, terdaftar dengan nomor: 126/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Lihat Juga : KPK Urai Keterkaitan Beberapa Orang di Kasus Dana Hibah

Laman SIPP PN Jakarta Selatan tidak menampilkan petitum lengkap yang diajukan oleh pemohon Hasanuddin.

"Sidang pertama: Senin, 13 Oktober 2025," bunyi informasi di SIPP PN Jakarta Selatan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto merespons santai gugatan tersebut. Menurutnya Biro Hukum KPK akan menanggapi gugatan sebagaimana yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya.

"KPK merespons sesuai prosedur yang dikuasakan kepada Biro Hukum," ucap Setyo melalui pesan tertulis.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.

Empat orang tersangka dilakukan penahanan pada 2 Oktober 2025 usai menjalani pemeriksaan.

Lihat Juga : Kapolda Metro Jaya: 'Starling' Jadi Mata dan Telinga Polisi

Mereka ialah Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 atau pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Hasanuddin; pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jodi Pradana Putra; mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Sukar; dan pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan.

Satu tersangka lain atas nama A. Royan seyogianya juga dipanggil untuk diperiksa dan ditahan pada hari itu, namun yang bersangkutan mengirim surat perihal penjadwalan ulang karena kondisi kesehatan sedang menurun.

"Terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK Merah Putih," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Asep merinci empat tersangka diduga penerima suap ialah mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi; Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan Achmad Iskandar; serta Staf Anwar Sadad yang bernama Bagus Wahyudiono.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lihat Juga : Wamendagri Akhmad Wiyagus, Pensiunan Komjen Polisi Berharta Rp2,4 M

Sedangkan 17 tersangka diduga pemberi suap ialah Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahud; Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang 2019-2024 Fauzan Adima; Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi; pihak swasta dari Kabupaten Sampang atas nama Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.

Kemudian pihak swasta di Kabupaten Probolinggo yang saat ini menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch Mahrus; pihak swasta dari Tulungagung atas nama A. Royan dan Wawan Kristiawan; mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung Sukar; pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan atas nama Ra Wahid Ruslan dan Mashudi.

Lalu pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan atas nama M. Fathullah dan Achmad Yahya; pihak swasta dari Kabupaten Sumenep atas nama Ahmad Jailani; pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin; pihak swasta dari Kabupaten Blitar atas nama Jodi Pradana Putra.

"Dalam perkara ini terungkap bahwa selain penyusunan aspirasi tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, anggaran yang disiapkan untuk program Pokir juga justru 'dikutip' oleh oknum-oknum tertentu," ungkap Asep.