Sinergi KemenPU dan 3 Kementerian Perkuat Infrastruktur Ponpes

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kesepakatan bersama Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren (ponpes) yang diadakan di Gedung Heritage Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa (14/10).

Kesepakatan ini menjadi langkah konkret pemerintah guna memastikan penyelenggaraan pendidikan pesantren yang aman, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

"Lewat kesepakatan hari ini, kita ingin memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama," kata Dody.

Pada implementasinya, pemerintah daerah akan melakukan proses perizinan, sertifikasi bangunan, sampai bantuan teknis. Sementara, Kementerian PU menyediakan layanan melalui hotline 158 dan WhatsApp 081510000185, membantu pendampingan di lapangan, serta bekerja sama dengan Dinas PU Pemda, pengelola teknis, dan Jafung (pejabat fungsional) PU Penataan Bangunan yang ada di daerah, juga memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk bangunan sederhana di bawah 2 lantai sudah disediakan prototype dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), sedangkan prototype bangunan pondok pesantren di atas 2 lantai akan segera dibuatkan.

Saat ini, Kementerian PU tengah melaksanakan assessment keandalan bangunan gedung pesantren di 8 provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sebanyak 80 pesantren menjadi sampel untuk assessment keandalan bangunan, diikuti perbaikan standar bangunan pondok pesantren yang aman dan layak huni bagi para santri.

"Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membangun pembelajaran bersama bagaimana membuat ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman," ujar Dody.

"Kami mendorong lahirnya SKB 3 kementerian ini agar Pemda bisa membebaskan biaya perizinan untuk pesantren," lanjutnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan pembebasan retribusi perizinan bangunan pesantren, seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Pasal 156 ayat 1.

Langkah lain yang ditekankan dalam kesepakatan, adalah pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri agar semangat gotong royong (roan) di pesantren dapat ditingkatkan menjadi keterampilan konstruksi yang terstandarisasi.

"Kami tidak ingin budaya itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Karena itu, kami akan melatih dan mensertifikasi santri sebagai tenaga kerja konstruksi supaya semangat roan berubah menjadi keahlian yang diakui," tutur Dody.

Adapun pokok-pokok kerja sama dalam SKB meliputi pertukaran data pesantren, dukungan teknis keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, koordinasi perizinan, serta pembinaan dan pengawasan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

"Kalau Kementerian Agama menjadi pemegang nilai dan arah moralnya, Pemda menjadi tangan yang bekerja di lapangan, maka kami di PU menjadi jembatan antara keduanya. Kalau ketiganya berjalan seirama, kita tidak hanya membangun gedung pesantren, tapi juga ruang belajar yang memuliakan manusia," tutup Dody.