Jakarta, CNN Indonesia -- Setahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai gejolak peristiwa besar.
Peristiwa-peristiwa itu dari mulai soal rencana kenaikan PPN, gelombang demo Indonesia Gelap hingga demo Agustus lalu, dan yang masih berlangsung yakni polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CNNIndonesia.com merangkum setidaknya delapan gejolak yang menandai dinamika politik, ekonomi, dan sosial selama tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran setahun terakhir.
1. Keracunan Makan Bergizi Gratis
Program MBG menjadi salah satu kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, pelaksanaannya menuai polemik setelah muncul kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut hingga hingga 4 Oktober 2025 menjadi 10.482 anak.
Sementara Prabowo menyebut angka keracunan MBG sekitar 8.000 atau sekitar 0,0007 persen.
"1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makan 8 ribu kurang lebih," ujar Prabowo di Sidang Senat Terbuka UKRI, Sabtu lalu.
Untuk program andalan pemerintah dianggarkan dana sebesar Rp171 triliun. Tahun depan dan yang dianggarkan lebih banyak lagi yakni Rp335 triliun.
Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional.
Sementara itu, pada Sabtu (18/10), Prabowo mengatakan sejauh ini, penerima manfaat program MBG sebanyak 36,2 juta penerima. Dengan rincian, sudah ada 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Program yang jadi janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024 itu dimotori Badan Gizi Nasional (BGN) sebuah badan yang baru dibentuknya pada pemerintahan ini. BGN kemudian disokong SPPG di daerah-daerah untuk memproduksi dan menyuplai MBG ke penerima manfaat.
2. Demo penolakan kenaikan PBB, berawal dari Pati
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, mulai dari rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, perubahan hari sekolah menjadi lima hari, hingga pembubaran posko donasi aksi.
Meskipun sebagian kebijakan sudah dibatalkan, kemarahan warga tetap memuncak. Sudewo juga sempat menantang masyarakat untuk berdemonstrasi menolak kenaikan PBB.
Demo itu pun berujung pembentukan pansus pemakzulan Sudewo--yang juga kader Gerindra--dari kursi bupati. Proses pansus itu masih berlangsung hingga kini.
Demo kenaikan PBB gila-gilaan di Pati itu pun menjalar ke daerah lain yang juga mengalami lonjakan kenaikan PBB.
Hal tersebut membuat Kemendagri turun tangan dan melakukan rapat koordinasi serentak dengan kepala daerah pada Agustus 2025 lalu.
3. 'Indonesia Gelap'
Aksi bertajuk "Indonesia Gelap" mencuat pada Februari 2025 dan diawali dengan viralnya tagar #IndonesiaGelap di media sosial.
Gerakan ini merupakan bentuk keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai memberi ruang lebih besar bagi militer dan aparat hukum di ranah sipil. Kekhawatiran muncul atas potensi kembalinya dwifungsi militer yang dapat melemahkan prinsip demokrasi.
BEM SI yang menjadi salah satu penggerak demo Indonesia Gelap menyebut gerakan tersebut sebagai simbol ketakutan rakyat terhadap masa depan bangsa.
Mahasiswa menuntut efisiensi kabinet, menolak revisi tiga UU TNI, Polri, dan kejaksaan. Mereka juga meminta evaluasi terhadap program MBG.
Bersamaan dengan aksi mahasiswa, ribuan pengemudi ojek daring juga melakukan unjuk rasa di Kemenaker, menuntut kejelasan regulasi THR Ojol pada 17 Februari 2025. Aksi ini berlangsung hingga 20 Februari 2025 dan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
4. Driver ojol tewas dan gelombang demo Agustus
Seorang ojek online (ojol) Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob, Kamis (28/8) sebagai bagian gelombang demonstrasi pada Agustus. Hal ini memicu demo makin massif di Agustus.
Markas-markas polisi--termasuk markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat--menjadi sasaran kemarahan ojol. Atas tragedi tersebut, sejumlah pihak, termasuk Prabowo turut berduka cita dan prihatin terhadap kejadian yang menimpa korban.
Gelombang demonstrasi besar terjadi pada 25-31 Agustus 2025 di berbagai daerah Indonesia. Aksi tersebut berujung ricuh dan menelan korban jiwa.
Berdasarkan laporan resmi, sedikitnya 7 orang tewas, sementara Komnas HAM mencatat angka lebih tinggi, yakni 10 korban jiwa. Peristiwa ini memicu desakan publik agar pemerintah segera mengusut dugaan kekerasan aparat selama aksi berlangsung.
Aksi tersebut diikuti mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat sipil yang mengusung dokumen berjudul "17 + 8 Tuntutan Rakyat."
Dalam tuntutan itu, massa mendesak penarikan TNI dari pengamanan sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, pembebasan tahanan aksi, hingga pencabutan tunjangan anggota DPR yang dinilai memberatkan keuangan negara. Pemerintah bersama DPR dijadwalkan membahas tuntutan tersebut sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik yang meluas.
Peristiwa Agustus ini juga diwarnai dengan aksi penjarahan sejumlah rumah milik pejabat dari mulai rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga rumah Sri Mulyani.
Baca halaman selanjutnya.
PPN 12 persen hingga Pemotongan Dana Transfer ke Daerah
Massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
5. PPN 12 persen
Pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pengumuman disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).
"Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," ujar Airlangga kala itu.
Belakangan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang rencananya diberlakukan pada tahun 2025 telah dibatalkan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024.
Prabowo menegaskan bahwa mulai tahun 2025, PPN 12 persen hanya akan dikenakan pada barang dan jasa yang tergolong mewah saja
6. Kejagung usut kasus BBM
Kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sorotan selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Pada Februari 2025, Prabowo berjanji akan membenahi tata pemerintahan setelah kasus yang diduga merugikan negara ratusan triliun rupiah itu.
Dalam kasus ini, Kejagung menangkap tujuh orang atas dugaan korupsi terkait impor bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Ada beberapa pihak swasta mencakup MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera. Kasus ini kini tengah dalam proses persidangan.
7. Tiga Kali Reshuffle
Dalam setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet, yakni pada 19 Februari, 8 September, dan 17 September 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kinerja Kabinet Merah Putih dengan melibatkan sejumlah perubahan di posisi strategis.
Pada reshuffle pertama, Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Brodjonegoro.
Sementara reshuffle kedua mencakup perombakan di empat kementerian utama, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam reshuffle ketiga, Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, dan Erick Thohir dilantik sebagai Menpora. Beberapa pejabat strategis lain seperti Muhammad Qodari, Angga Raka Prabowo, dan Ahmad Dofiri juga turut dilantik.
[Gambas:Photo CNN]
8. Pemotongan dana transfer ke daerah
Pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menjadi polemik. Bukan hanya menuai kritik dari para pemerhati ekonomi dan kebijakan publik, para kepala daerah pun berbondong-bondong ke Jakarta untuk menanyakan langsung hal tersebut.
Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Menkeu para menteri Prabowo terkait pun meresponsnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk tidak boros dan mengelola anggaran secara efisien di tengah kebijakan pemotongan TKD.
