Delapan Peristiwa Penting selama Setahun Prabowo-Gibran

5. PPN 12 persen

Pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pengumuman disampaikan  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," ujar Airlangga kala itu.

Belakangan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang rencananya diberlakukan pada tahun 2025 telah dibatalkan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024.

Prabowo menegaskan bahwa mulai tahun 2025, PPN 12 persen hanya akan dikenakan pada barang dan jasa yang tergolong mewah saja

Lihat Juga : 1.743 Aparat Kawal Tiga Titik Demo Setahun Prabowo-Gibran di Jakarta

6. Kejagung usut kasus BBM

Kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sorotan selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Pada Februari 2025, Prabowo berjanji akan membenahi tata pemerintahan setelah kasus yang diduga merugikan negara ratusan triliun rupiah itu.

Dalam kasus ini, Kejagung menangkap tujuh orang atas dugaan korupsi terkait impor bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.

Ada beberapa pihak swasta mencakup MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera. Kasus ini kini tengah dalam proses persidangan.

7. Tiga Kali Reshuffle

Dalam setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet, yakni pada 19 Februari, 8 September, dan 17 September 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kinerja Kabinet Merah Putih dengan melibatkan sejumlah perubahan di posisi strategis.

Pada reshuffle pertama, Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Brodjonegoro.

Sementara reshuffle kedua mencakup perombakan di empat kementerian utama, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Dalam reshuffle ketiga, Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, dan Erick Thohir dilantik sebagai Menpora. Beberapa pejabat strategis lain seperti Muhammad Qodari, Angga Raka Prabowo, dan Ahmad Dofiri juga turut dilantik.

Lihat Juga : Setahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paparkan Pencapaian

8. Pemotongan dana transfer ke daerah

Pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menjadi polemik. Bukan hanya menuai kritik dari para pemerhati ekonomi dan kebijakan publik, para kepala daerah pun berbondong-bondong ke Jakarta untuk menanyakan langsung hal tersebut.

Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Menkeu para menteri Prabowo terkait pun meresponsnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk tidak boros dan mengelola anggaran secara efisien di tengah kebijakan pemotongan TKD.

Lihat Juga : Prabowo Telepon Hashim Malam-malam, Cerita Mau Disogok Rp16,5T