Evaluasi MBG, BGN Turunkan Porsi di SPPG dari 3 Ribu ke 2 Ribuan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan sejumlah langkah evaluasi yang dilakukan imbas masih maraknya keracunan makanan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Salah satunya adalah menurunkan kapasitas target produksi porsi MBG di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lihat Juga : Amnesty Sebut RI Saat Ini Otoritarianisme Elektoral, DPR Bantah

Dia mengatakan untuk menekan kasus keracunan MBG, telah menginstruksikan menurunkan jumlah penerima manfaat di setiap dapur SPPG  dari semula 3-4 ribu, menjadi 2-2,5 ribu.

Kedua, rapid test terhadap bahan baku makanan dan hasil makanan. Ketiga, pihaknya akan menyediakan alat sterilisasi untuk ompreng atau food tray.

"Kemudian, banyak kejadian itu dari air. Jadi kami sekarang menginstruksikan ke seluruh SPPG agar menggunakan air untuk masak yang sudah bersertifikat," kata Dadan di program Setahun Prabowo-Gibran CNN Indonesia, Senin (20/10).

"Nah itu upaya-upaya yang kami lakukan," imbuh Dadan.

Selain itu, dia mengatakan jumlah kasus keracunan pangan karena MBG di Indonesia sejauh ini 46 persen. Sisanya, sebesar 54 persen, kata dia, kasus keracunan disebabkan hal lain yang tidak diberitakan.

"Perlu saya jelaskan juga bahwa kasus keracunan pangan di Indonesia, itu tidak hanya dari MBG. Sekarang itu 46 persen, keracunan disumbang oleh MBG, ya tapi yang 54 persennya kan tidak diberitakan," kata Dadan.

Dia mencontohkan kasus keracunan pada siswa di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat (17/10) lalu. Menurut Dadan, kasus keracunan tersebut bukan disebabkan karena MBG.

Menurut dia, kasusnya tidak diberitakan karena bukan disebabkan MBG. Dadan tak menampik kasus keracunan pada program MBG, namun jumlahnya bukan mayoritas.

"Jadi saya perlu sampaikan, kami tidak ingin ada kejadian. Jadi nol persen, tapi kita harus tahu bahwa 46 persen itu memang disebabkan MBG, dan dalam dua bulan terakhir kontribusi MBG ini naik karena masif tapi yang 54 persen keracunan bukan karena MBG," katanya.

Sebelumnya mengenai keberadaan SPPG yang memproduksi ribuan porsi setiap harinya untuk menyediakan MBG menjadi sorotan sejumlah pihak jadi salah satu biang kasus-kasus keracunan makanan.

Salah satunya disoroti Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X). Akhir pekan lalu, dia yang juga Raja Keraton Jogja itu mengaku heran dengan tugas yang dibebankan ke setiap SPPG dalam program MBG dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, tugas memasak hingga 3.000 porsi MBG per SPPG itu sangat berat dan berpotensi menimbulkan keracunan.

"Saya akan sudah mengatakan, ya gimana, kalau mau bikin 3 ribu porsi ya tidak bisa tho. Nek biasane mung (kalau biasanya cuma bikin) 50 (porsi) terus (bikin) 3.000, dengan dapur tradisional itu suruh masak 3 ribu itu jam piro olehe arep tangi (jam berapa harus bangun)?" ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (17/10) seperti dikutip dari detikJogja.

Hal itu diungkap Sultan HB X merespons masih maraknya kasus keracunan MBG, termasuk yang dialami siswa-siswa SMAN 1 Jogja pada pekan tersebut.

Oleh karena itu, Sri Sultan HBX menilai sistem yang diterapkan di SPPG ini harus dievaluasi.

Dia mengusulkan agar ke depan SPPG dibagi menjadi beberapa unit kecil. Kemudian setiap unit cukup memasak setidaknya untuk 50 porsi. Menurutnya cara ini akan lebih logis untuk menghindarkan dari kasus keracunan.

Lihat Juga : Prabowo Minta BGN Sediakan Sendok Cegah Keracunan MBG

Sementara itu, akhir pekan lalu, Prabowo mengatakan sejauh ini, penerima manfaat program MBG sebanyak 36,2 juta penerima. Dengan rincian, sudah ada 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.

Program yang jadi janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024 itu dimotori Badan Gizi Nasional (BGN) sebuah badan yang baru dibentuknya pada pemerintahan ini. BGN kemudian disokong SPPG di daerah-daerah untuk memproduksi dan menyuplai MBG ke penerima manfaat.

"1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makan 8 ribu kurang lebih," ujar Prabowo di Sidang Senat Terbuka UKRI, Sabtu (18/10).

Walaupun demikian, Prabowo mengakui program yang dimulai sejak awal 2025 itu masih tidak sempurna dalam penyelenggaraannya.

Namun, ia memastikan pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi itu. Prabowo mengatakan pemerintah akan selalu berupaya memberikan yang terbaik.

Lihat Juga : Siswa Keracunan MBG di Seram Barat Bertambah Jadi 124 Orang