Gubernur Malut Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10) pagi. Sherly bersama jajaran tiba di gedung merah putih pada pukul 09.57 WIB.

Sherly mengatakan kehadirannya tersebut untuk konsultasi mengenai pencegahan korupsi yang dipotret dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Mau konsultasi terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara, biar skornya bagus," ujar Sherly sebelum memasuki Kantor KPK, Rabu (22/10).

Sherly mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan secara serius menutup ruang korupsi di pelbagai aspek. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan informasi dari KPK.

"Iya ini lagi mau konsultasi gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," ucap dia.

Saat ditanya mengenai tambang ilegal di beberapa wilayah di Indonesia yang tengah dipantau KPK, Sherly enggan menjawab.

"Saya enggak tahu," pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menjadwalkan rapat koordinasi dengan Pemprov Maluku Utara pada hari ini.

Melalui tugas koordinasi dan supervisi, terang Budi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi.

"Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis, KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda," kata Budi melalui keterangan tertulis.

Sebelumnya, tepatnya pada Rabu (4/5), Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan skor MCP tahun 2024 berada di angka 76. Naik satu poin dari tahun sebelumnya.

Skor MCP KPK adalah hasil pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi. Peluncuran MCP sekaligus untuk memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien dapat diterapkan di seluruh daerah.

Dalam menjalankan program tersebut, KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kemudian skornya dari penilaian selama tahun 2024 itu diperoleh skor sebesar 76. Jadi, skor ini dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan 1 poin dari 75 ke 76," kata Setyo pada bulan Mei lalu.

MCP memotret delapan fokus area, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan optimalisasi pajak daerah.

Setyo menyoroti poin pengadaan barang/jasa yang nilainya masih sangat jauh dari yang diharapkan yakni 68. Ia mengingatkan kepala daerah terpilih dapat memberi penekanan kepada seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi.

"Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi," imbuhnya.