Jemput Bola Kasus Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Yudi mengatakan dalam proses ini banyak sekali celah dugaan korupsi mulai dari pengadaan lahan, pengadaan kereta, hingga pembangunan stasiun.

"Nah itu juga perlu ditelusuri ya apakah ada mark up, suap, dan sebagainya," ucap dia.

Lalu yang terakhir menurut Yudi, KPK juga harus mengusut mengapa proyek ini justru merugi pada saat ini.

"Kerugian ini bagaimana kok bisa rugi? kalau rugi kan berarti sebelum bisa bayar utang dan bunganya ya menutupi kerugian, kalau setiap tahun rugi ya gimana bisa bayar bunga dan utang pokok," ujarnya.

Soroti China pasang badan

Yudi berpendapat pada tahap penelusuran yang sangat awal ini memang cukup menjadi tantangan bagi KPK. Terlebih, proyek ini juga melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Cina. Yudi pun menyoroti pernyataan resmi Pemerintah Cina beberapa waktu lalu yang dinilai 'pasang badan' atas proyek ini.

"Nah, itu akan susah sekali untuk kemudian memeriksa warga negara Cina yang terlibat dalam proyek ini untuk dimintai keterangan itu susah, dan saya dulu punya pengalaman seperti itu," ujar dia.

Ia pun menyarankan KPK untuk memulainya dari tahap yang mungkin dirasa paling mudah terlebih dulu.

"Saya mengusulkan KPK itu tekniknya makan bubur, dari pinggir dulu. Bagi saya kasus yang mudah ditangani, misalnya pengadaan lahan, apakah benar penggantian ganti rugi itu sesuai dengan fakta," ucapnya.

Lihat Juga : Mahfud MD Bingung Disuruh Lapor Dugaan Mark Up Whoosh, KPK Buka Suara

Audit Menyeluruh

Senada, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Zaenur Rohman mendorong audit menyeluruh oleh KPK terkait kasus ini. Ia mendorong KPK melakukan audit menyeluruh proyek Whoosh ini dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Yang dilakukan harusnya adalah audit menyeluruh dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan," kata Zaenur kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/10).

Menurut dia, KPK perlu menindaklanjutinya dengan mengumpulkan informasi lain dan kemudian melakukan telaah. Ia berpendapat bahwa KPK bisa memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, bahkan bisa melakukan investigasi dengan melihat dokumen pengadaan proyek.

Zaenur bahkan mendorong KPK untuk segera membuka tahap penyelidikan atas kasus ini. Ia mengatakan dengan dibukanya tahap penyelidikan, maka KPK akan lebih leluasa mengusut kasus ini.

"Kalau sudah buka penyelidikan, KPK bisa meminta dokumen-dokumen tersebut ke lembaga yang berwenang, termasuk meminta dari badan audit, K/L, termasuk minta keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui," ujarnya.

Lihat Juga : Komisi VI DPR Pastikan Utang Whoosh Tak Akan Pakai APBN

Zaenur pun menekankan KPK harus melakukan audit guna melihat apakah proyek ini mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa dalam pengambilan kebijakan, pemerintah harus tunduk pada azas umum pemerintahan yang baik.

"Tahap perencanaan, apakah dokumen perencanaan yang di mark down berujung ke overrun, kedua apakah proses kontruksinya dalam pembangunan, pengaraan lahan kalau itu misalnya ada mark up, korupsi pengadaan barang dan jasa, maka di situ kontraktor, ketiga baru finansialnya," ucap dia.