PDIP Pati Minta Maaf Usai Pemakzulan Bupati Sudewo Kandas

CNN Indonesia

Sabtu, 01 Nov 2025 23:00 WIB

DPRD Pati menolak pemakzulan Bupati Sudewo, hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja. PDIP minta maaf kepada masyarakat atas hasil sidang. — Ilustrasi. PDIP hanya jadi satu-satunya fraksi di DPRD Pati yang memilih opsi pemakzulan pada sidang paripurna. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Jakarta, CNN Indonesia --

Upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo dalam mekanisme di DPRD Pati demo besar rakyat Pati pada 13 Agustus lalu akhirnya kandas pekan ini.

Dari enam fraksi, PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang bersuara untuk opsi pemakzulan dari dua opsi yang disediakan dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (31/10) kemarin.

Opsi lain yang kemudian menjadi keputusan sidang paripurna DPR Pati adalah hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PDIP yang kalah suara dari enam fraksi lain untuk mendorong pemakzulan Bupati Sudewo itu kemudian meminta maaf. Diketahui pembentukan pansus angket pemakzulan bupati itu muncul pascademo besar rakyat Pati pada 13 Agustus lalu.

"Atas nama Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pati menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, yang telah menunggu jalannya hak angket, kemudian pansus, kemudian dilakukan paripurna," jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Pati, Ali Badrudin di DPRD Pati, Jumat (31/10) seperti dikutip dari detikJateng.

Lihat Juga :

Kata-kata Pertama Bupati Sadewo Usai Lolos dari Pemakzulan

Selain itu, Ali meminta kepada masyarakat untuk legowo hasil sidang paripurna yang hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja pemerintah Bupati Pati, Sudewo.

Ali juga menjelaskan alasan fraksinya mendorong opsi pemakzulan. Itu, katanya, berdasarkan hasil kinerja pansus dan temuan-temuan hak angket.

"[PDIP] Hanya satu-satunya fraksi yang menghendaki Bupati Pati dimakzulkan hanya PDI Perjuangan tentunya atas dasar kinerja pansus dan temuan-temuan hak angket," ungkap Ali.

Menurutnya dalam politik adanya lobi-lobi adalah hal yang biasa. Menurutnya awalnya seluruh fraksi kompak untuk melakukan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, akan tetapi beriringan waktu keputusan berbeda.

"Di dalam politik dan dimana saat keputusan krusial lobi-lobi politik itu diperbolehkan. Kemudian PDI Perjuangan dari awal partai ini sepakat untuk dibentuk angket terkait kinerja Bupati Pati. Hak angket diusulkan oleh semua partai atau fraksi," terang Ali.

"Berjalannya waktu masih kompak semua, tapi beriringan waktu entah apa keputusannya tinggal PDI Perjuangan yang berada di garis terdepan terkait dengan kinerja Bupati Pati yang akhirnya disimpulkan oleh teman-teman fraksi Pak Bupati Pati harus dimakzulkan. Tapi kekuatan PDI Perjuangan hanya 14 dari 50 anggota. Kecuali PDI memiliki 34 orang itu baru menang," sambungnya.

Namun, keputusan sudah diambil, sehingga Ali dan partainya berharap Bupati Pati Sudewo bisa memperbaiki kinerjanya. Sehingga Pati lebih baik dan lebih maju.

"Mudah-mudahan dengan kejadian ini Pak Bupati bisa memperbaiki kinerjanya, Pati akan lebih baik dan lebih maju," katanya.

Lihat Juga :

Polisi Tangkap 4 Orang dalam Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan dari tujuh fraksi di DPRD Pati hanya ada satu fraksi yakni PDI Perjuangan menginginkan Bupati Sudewo dimakzulkan.

Sebelumnya dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka. Opsi pertama pemakzulan Sudewo. Opsi kedua pemberian rekomendasi perbaikan kinerja.

"Akan tetapi ada enam fraksi Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, dan Golkar menghendaki pak Bupati ini akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pak Bupati Pati ke depan," jelasnya kepada wartawan selepas sidang paripurna di DPRD Pati, Jumat (31/10).

Ali menjelaskan dari 49 anggota yang hadir, sebanyak 36 orang anggota DPRD Pati sepakat untuk pemerintah Bupati Pati Sudewo memperbaiki kinerjanya ke depan.

"Hasil rapat paripurna hak angket menyatakan pendapat berupa hak rekomendasi kinerja Bupati Pati ke depan," ujarnya.

Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Sudewo. Rekomendasi DPRD Pati akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

Lihat Juga :

Sudewo Dicecar KPK soal Lelang dan Fee Proyek di Kasus Korupsi DJKA

Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

Menurutnya, Sudewo telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan. DPRD Pati pun akan mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Sementara itu, Sudewo menyatakan harapannya untuk bersama-sama membangun Pati pascaputusan sidang paripurna DPRD Pati itu.

"Yang kontra pun selama ini saya harap bersama kami membangun Kabupaten Pati," kata Sudewo, dikutip dari detikJateng, Sabtu.

Sudewo mengatakan dia bersama wakil bupati akan meningkatkan kinerja, serta akan menggunakan rekomendasi dari pansus hak angket DPRD Pati pun sebagai bahan membangun Pati lebih baik.

"Kami komitmen bersama Pak wakil Bupati Pati untuk meningkatkan kinerja maka segala sesuatu yang menjadi bagian pansus itu sebagai koreksi pemerintah," ujarnya.