Gimik Politik Sidang MKD di Balik Sanksi Sahroni-Nafa Urbach Cs

Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kepada lima anggota DPR nonaktif buntut gelombang demo 25-31 Agustus lalu dinilai mengecewakan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan putusan MKD itu lebih untuk mengamankan nasib temannya sendiri, sesama anggota dewan, ketimbang menegakkan marwah DPR.

Dalam sidang putusan MKD pada Rabu (5/11) kemarin, tiga dari lima anggota DPR nonaktif itu hanya disanksi nonaktif dalam beberapa bulan.

Ahmad Sahroni dari NasDem yang disanksi nonaktif enam bulan, Nafa Urbach dari NasDem tiga bulan, dan Eko Patrio dari PAN yang disanksi empat bulan.

Sahroni dijatuhi sanksi karena pernyataannya saat merespons usul pembubaran DPR. MKD menilai respons Sahroni kurang bijak.

Lalu, Nafa dijatuhi sanksi karena pernyataannya terkait tunjangan rumah dinas DPR, sedangkan Eko disanksi karena responsnya atas kritik publik ihwal kenaikan gaji DPR dengan memparodikannya di media sosial.

Lain halnya dengan Uya Kuya dan Adies Kadir yang dinyatakan tak melanggar etik. MKD pun memerintahkan keanggotaan mereka diaktifkan kembali.

"Jadi jelas bahwa keputusan MKD ini dan semua prosesnya memang untuk mengamankan nasib teman sendiri, bukan untuk menegakkan kehormatan DPR," kata Lucius kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/11).

Lucius sendirinya sebetulnya sudah menduga putusan MKD yang mengecewakan ini. Ia berpendapat MKD sudah sejak dini berniat mengeluarkan putusan semacam itu.

Ia berpendapat dalam prosesnya, persidangan itu terkesan tak ada pendalaman yang fokus pada persoalan etika.

Lucius menyebut kode etik anggota DPR bahkan sangat jarang menjadi rujukan pertanyaan anggota MKD dalam menilai perkataan atau tindakan kelima anggota itu.

"Kode etik DPR itu dibuat untuk menjaga kehormatan dan wibawa DPR. Jadi perbuatan atau aksi kelima anggota itu harusnya dikomparasikan dengan kode etik, bukan dengan apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak," ucapnya.

Tak hanya itu, Lucius juga menyoroti tak adanya pakar etika yang dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan MKD.

"Jadi kelihatan sekali kalau masalah etikanya tak didalami sungguh-sungguh. Justru persoalan hoaks yang jadi sorotan," ucapnya.

Dalam putusan terhadap Uya Kuya, MKD menyebut ia merupakan korban hoaks.

Salah satu yang disorot dari Uya Kuya saat itu ialah aksinya berjoget di sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus.

Suasana sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

MKD menyebut aksi joget itu dilakukan bukan untuk merayakan kenaikan gaji DPR sebagaimana yang dinarasikan di media sosial.

Sebab pada sidang Tahunan dan Sidang bersama DPR-MPR, tak ada pengumuman kenaikan gaji.

"Padahal hoaks apa sih? Yang dibilang hoaks itu adalah komentar orang-orang terkait pernyataan atau aksi yang dilakukan kelima anggota itu," ujar dia.

"Yang namanya komentar kan ya bisa-bisanya orang aja. Tapi jelas itu bukan serta merta dibilang hoaks, karena yang penting adalah peristiwanya itu sendiri benar adanya. Ada joget-joget, ada salah angka," imbuhnya.

Persidangan yang sederhana

Selain itu, Lucius juga menyoroti proses atau skema persidangan di MKD yang sangat sederhana.

Sidang pemeriksaan hanya digelar satu kali. Setelahnya langsung masuk ke sidang pembacaan putusan.

MKD meminta keterangan para ahli dan saksi dalam sidang yang digelar pada Senin (3/11), dua hari setelahnya yakni Rabu (5/11) MKD langsung menggelar sidang pembacaan putusan.

Dengan begitu, dari sisi waktu, Lucius menyebut proses itu tak bisa diharapkan akan ada semacam proses yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan keputusan akhir.

"Bahkan saking sederhananya, tak ada waktu untuk mendengarkan pembelaan kelima anggota DPR nonaktif. Kan mestinya ada dong waktu bagi anggota DPR terlapor itu untuk membela diri mereka dari tuduhan atau sangkaan yang disidang MKD," ucapnya.

Padahal, kata Lucius, putusan MKD itu bersifat final dan mengikat, sehingga sudah seharusnya mereka mengeluarkan putusan dengan tepat dan cermat.

Lucius pun menyebut putusan itu hanya bisa diuji kembali jika ada pihak yang kembali menggugat dengan menyertakan barang bukti baru.

"Kecuali kalau ada pihak yang mau menggugat lagi dengan bukti baru," ucap dia.

Pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang Cusdiawan menyatakan dari persepsi publik, tidak diberhentikannya secara permanen kelima anggota DPR ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap DPR dan partai politik.

Ia berpendapat putusan ini bisa membuat publik menilai bahwa DPR dan parpol tidak serius menyikapi tuntutan publik.

"Dan sebelumnya hanya gimik politik saja untuk meredakan emosi publik yang pada beberapa bulan lalu bergejolak secara masif dengan adanya demonstrasi di berbagai daerah," ucap Cus.

Cus pun menekankan bahwa kejadian ini sudah seharusnya menjadi alarm dan pembelajaran berharga bagi para elite termasuk anggota DPR untuk berhati-hati dalam menyikapi keresahan publik.

Lihat Juga : Uya Kuya usai Lolos Sanksi MKD soal Joget saat Rapat: Sangat Objektif

Ia menekankan bahwa sebagai pejabat publik, mereka harus senantiasa menjunjung etika publik sebagai keutamaan dalam menjabat.

"Salah satu poin penting dalam etika publik adalah memiliki kepekaan dan empati terhadap permasalahan yang tengah dialami masyarakat secara luas serta tidak meremehkan suara dari publik itu sendiri," ucapnya.

Cus menyatakan jika para elite dan pejabat merespons suara publik dengan menunjukkan arogansi, membuat gestur politik yang minim empati di tengah kompleksitas permasalahan masyarakat, maka hanya akan berpotensi jadi 'bom waktu'.

Ia pun menyatakan ke depannya DPR harus berbenah, para anggotanya harus bekerja lebih ekstra lagi untuk menunjukkan kinerja mereka kepada publik.

"Terlebih lagi DPR dan parpol adalah dua lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang paling rendah. Paling utama lagi, para anggota dewan yang tidak jadi diberhentikan kemarin, maka harus bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan baik," ujar dia.

Lihat Juga : Kata-kata Pertama Sahroni usai Disanksi MKD Nonaktif 6 Bulan di DPR