Ibas Dorong UU Hak Cipta Harus Adaptif dan Lindungi Kreativitas

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mendorong pembaruan regulasi hak cipta agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman, terutama di era perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Ibas menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat pencipta dan proses panjang di balik setiap karya.

Lihat Juga : Pemerintah Resmi Kucurkan Rp10 T untuk Pembiayaan Kekayaan Intelektual

"Setiap karya adalah jejak pemikiran, proses batin, dan usaha panjang. Melindungi karya adalah bentuk penghormatan pada pencipta sekaligus kemajuan peradaban bangsa," kata Ibas dalam keterangannya, Jumat (28/11).

Dia menyoroti capaian UU Hak Cipta 2014 yang dinilai lahir dari semangat kolaborasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang membawa dampak signifikan pada pertumbuhan performing rights, pendapatan kreator dan penerimaan negara.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu mengatakan UU Hak Cipta 2014 menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem kreatif modern dan berkelanjutan. Ia menyebut industri musik, film, seni pertunjukan, hingga konten digital berkembang pesat, sekaligus mendorong peningkatan nilai ekonomi sektor kreatif nasional.

"Pada masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, kita menempatkan hak cipta pada posisi terhormat. UU Hak Cipta 2014 lahir melalui semangat kolaborasi untuk menjamin kebebasan berkreativitas serta memberikan perlindungan ekonomi yang lebih baik bagi para kreator," ujar Ibas.

Meski demikian ia mengingatkan perkembangan teknologi digital dan penetrasi AI menuntut regulasi baru yang responsif, baik dalam tata kelola royalti, digital rights management, maupun perlindungan terhadap karya yang dihasilkan dengan teknologi mutakhir.

"Kita ingin memastikan Indonesia tetap menjadi rumah yang adil, modern, dan berkelanjutan bagi seluruh kreator bangsa. Maka, regulasi hak cipta tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman," tutur dia.

Lihat Juga : Sederet Janji Strategi Pemerintah untuk Tata Kelola Royalti Musik

Ibas menambahkan, pembaruan kebijakan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama pekerja seni dari beragam skala.

Dia pun menegaskan Fraksi Partainya akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pekerja seni dari semua kelas. Menurut dia, pembaruan regulasi tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu.

"Pembaruan regulasi tidak boleh hanya berpihak pada kelompok tertentu. Semua kreator besar, menengah, kecil punya hak yang sama untuk dilindungi," ucapnya.