Said Abdullah: Anggaran On Call Rp4 T untuk Penanganan Banjir Sumatera

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan bahwa dana on call yang ada di APBN 2025 sebesar Rp4 triliun dapat digunakan untuk penanganan banjir yang melanda Sumatera dan menyebabkan kerusakan masif.

"Dukungan anggaran ini untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan paska bencana. Dalam jangka pendek kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting, agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan," kata Said Abdullah dalam rilis resmi.

Secara khusus, Said menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas bencana yang memporakporandakan Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) itu. Menurutnya, pemerintah harus segera mengerahkan segala sumber daya.

"Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Dan korban yang meninggal semoga khunul khatimah. Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini," katanya.

Lebih jauh, Said juga meminta agar kebutuhan tanggap darurat untuk disegerakan, seperti tempat pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut dan pakaian jadi.

Sementara, kelompok rentan seperti anak-anak juga perlu mendapatkan layanan trauma healing, bersamaan dengan proses pencarian secara berkelanjutan guna menemukan korban yang hilang.

"Anggaran on call tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan program paska tanggap darurat, yakni untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan untuk kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran di tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program ini sangat besar," papar Said.

Ia mengaku prihatin menyaksikan warga setempat yang 'menjarah' pertokoan dan Gudang Bulog. Menurut Said, hal itu disebabkan karena belum ada layanan tanggap darurat yang layak.

"Mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan," kata Said.

Said menjelaskan, akan ada kebutuhan mencakup rehabilitasi berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya. Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan infrastruktur, akan memerlukan anggaran yang lebih besar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) pagi melaporkan, 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2600 jiwa terluka dan 576.300 jiwa mengungsi dalam bencana banjir Sumatera. Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.