PDIP Usul Pansus Alih Fungsi Lahan Imbas Banjir Sumatra

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sonny Danaparamita mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) alih fungsi lahan merespons banjir bandang dan longsor hebat di tiga provinsi di Sumatra--Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

Usulan itu disampaikan Sonny dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kamis (4/12).

Sonny mengaku khawatir kasus bencana serupa di Sumatra kembali terulang.

Menurut dia, pansus itu penting untuk memperbaiki dan mereformasi tata kelola kehutanan.

"Saya kira karena saya sendiri khawatir bencana-bencana seperti ini akan terjadi, dan saya kok melihat potensi itu ada, sehingga melakukan reformasi tata kelola kehutanan menjadi satu hal yang penting," kata Sonny.

"Dan untuk mendorong itu, mohon izin pimpinan, kami mengusulkan ada Pansus soal alih fungsi lahan," imbuhnya.

Menurut Sonny, pemerintah saat ini harus mengerahkan semua kekuatan untuk memperbaiki keadaan buntut bencana di Sumatra. Sebab, dia bilang, jawaban taktis tak cukup untuk mengevaluasi dampaknya saat ini.

"Kemarin disampaikan 'Oh itu enggak mungkin karena pembalakan liar', yang mungkin hanya kayu lapuk, 'yang banyak terjadi pembalakan liar di wilayah Indonesia Timur'," kata Sonny.

"Tunjukkan ke kami, berarti lebih parah di Indonesia Timur?" Imbuhnya.

Sonny pada kesempatan itu sekaligus meminta Kemenut untuk memperbaiki tata kelola perizinan pemanfaatan hutan. Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah mulai memprioritaskan kawasan konservasi dan hutan lindung.

Kemudian, Sonny juga mendorong integrasi kebijakan di sektor kehutanan untuk mengurangi risiko bencana. Selama ini, dia menilai sistem birokrasi yang berbeda antara kehutanan dan lingkungan hidup justru hanya merepotkan.

"Tapi tentu ada argumentasi yang lain, ketika yang memberi izin dan yang ngawasi dalam satu tempat itu juga akan tidak menarik, akan terjadi banyak kebocoran," katanya.