Mahfud MD Ungkap Masalah Utama Internal Polri: Politik dan Leadership

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD menyebutkan dua faktor persoalan di internal institusi kepolisian sejak reformasi 1998, sehingga menghambat percepatan perbaikan pelayanan publik.

"Polri ini mulai bermasalah ketika masuk unsur politik ke dalamnya. Lalu yang kedua soal leadership. Kuncinya itu politik dan kepemimpinan," kata Mahfud saat di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/12).

Menurut Mahfud, Polri merupakan institusi yang sangat bergantung pada sistem komando. Karena itu, kualitas pimpinan menjadi faktor penentu kondisi organisasi secara keseluruhan.

"Polisi itu sangat terkomando. Kalau yang di atasnya bagus, ke bawahnya pasti bagus. Kalau yang di atasnya tidak terkontaminasi politik, ke bawahnya juga pasti bagus," ujarnya.

Lihat Juga : Komisi Reformasi Polri Dorong Pembebasan Aktivis Buntut Demo Agustus

Oleh karena itu persoalan utama Polri saat ini, kata Mahfud lebih fokus pada percepatan perbaikan pelayanan publik.

"Perlu saya luruskan, kita tidak sedang melakukan reformasi Polri, karena reformasi itu secara formal sudah selesai. Yang kita lakukan sekarang adalah percepatan reformasi pelayanan publik," jelasnya.

Mahfud menilai, secara struktural dan regulasi, Polri sebenarnya sudah memiliki aturan dan desain kelembagaan yang cukup baik. Namun, berbagai persoalan tetap muncul di lapangan.

"Karena itu, KPRP melakukan semacam cek kesehatan terhadap institusi Polri. Seperti orang sakit, kita periksa bagian mana yang bermasalah," ujarnya.

Lihat Juga : Wakapolri Sebut Sebagian Besar Masalah Polisi Ada di Tingkat Daerah

Lebih lanjut Mahfud menyebut sejumlah penyakit yang terlihat jelas di internal Polri, mulai dari praktik pemerasan, kriminalisasi, hedonisme, flexing, hingga kolaborasi dengan kejahatan.

"Kondisi itu dinilai berdampak langsung pada menurunnya rasa perlindungan masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak terlindungi," tegasnya.

Mahfud mengatakan perbaikan di Polri akan dilakukan perbaikan secara bertahap. Pasalnya Polri adalah milik masyarakat dan harus kembali pada jati dirinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan sekaligus penegak hukum.

"Masalah paling serius sekarang ada pada penegakan hukumnya. Kalau melayani, melindungi, dan mengayomi, masyarakat relatif masih menilai cukup baik. Tapi penegakan hukum ini masih compang-camping, terutama ketika bersinggungan dengan dunia bisnis dan kepentingan tertentu," pungkasnya.

Lihat Juga : Mahfud MD: Putusan MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Langsung Berlaku