KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor & Rumah Bupati Lampung Tengah

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen usai menggeledah tiga tempat dalam penanganan kasus dugaan korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (16/12).

Tiga tempat dimaksud yaitu kantor bupati, rumah dinas bupati, dan Dinas Bina Marga Lampung Tengah.

Lihat Juga : KPK Usut Aliran Uang ke Pejabat Kemenag Terkait Jual Beli Kuota Haji

"Dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton di tiga titik tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (16/12) malam.

Budi menjelaskan penyidik nantinya akan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan kawan-kawan.

"Tentu yang pertama fokus terhadap konstruksi perkara pokoknya, yaitu terkait dengan suap proyek pengadaan-pengadaan di wilayah Lampung Tengah. Di mana dari kegiatan tertangkap tangan ini, kita menemukan adanya dugaan fakta bahwa Bupati Lampung Tengah mematok fee proyek sebesar 15 sampai 20 persen untuk sejumlah proyek pengadaan di wilayah Lampung Tengah," tutur Budi.

"Kemudian yang kedua, dalam kegiatan tertangkap tangan ini KPK juga menemukan dugaan fakta adanya suap atas proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan ya, sehingga dalam klaster tersebut KPK juga menetapkan pihak swastanya sebagai pihak pemberi suap ya, dalam konstruksi perkara suap proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan," sambungnya.

Lihat Juga : Eks Menag Yaqut Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 8 Jam Kasus Haji

Kasus bupati lampung tengah

Pada periode Februari-November 2025, Ardito diduga menerima fee senilai Rp5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Riki Hendra Saputra dan Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito.

Selain itu, Ardito juga mendapatkan fee Rp500 juta dari Mohamad Lukman Sjamsuri selaku Direktur PT Elkaka Mandiri (EM) karena telah mengondisikan lelang proyek tiga paket pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah senilai Rp3,15 miliar.

Sebanyak lima orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait PBJ serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Mereka ialah Ardito Wijaya, Riki Hendra Saputra, Ranu Hari Prasetyo, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung TengahAnton Wibowo, dan Mohamad Lukman Sjamsuri.

Tersangka Riki Hendra Saputra dan Mohamad Lukman Sjamsuri ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Sementara Ardito, Ranu Hari Prasetyo, dan Anton Wibowo ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.

Ardito, Anton, Riki Hendra, dan Ranu Hari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Mohamad Lukman Sjamsuri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.