Kemenko PM Resmi Luncurkan Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) meluncurkan program Miskin Ekstrem Pasti Kerja untuk mendorong warga miskin ekstrem mendapatkan kerja yang layak demi pengentasan kemiskinan.

Peluncuran program ini dilakukan dengan memulai program percontohan melalui ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jombang, Jawa Timur, Senin (29/12).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono yang mewakili Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan, bantuan sosial bukan satu-satunya solusi mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Masyarakat harus mulai kita berikan berbagai pemahaman dan pengetahuan, tidak boleh dibiarkan kecanduan bantuan sosial. Kehadiran bapak ibu adalah wujud kemampuan dan tekad untuk tidak kecanduan bantuan sosial," kata Nunung.

Melalui program Miskin Ekstrem Pasti Kerja, Kemenko PM menargetkan sedikitnya 10 ribu warga miskin ekstrem dapat terserap ke dalam lapangan kerja produktif. Sebagai awal, sebanyak 300 peserta mengikuti pelatihan dalam program piloting ini.

Adapun Jombang dipilih sebagai lokasi piloting karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemberdayaan yang kuat, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang efektif.

Nantinya, ke-300 peserta akan disebar di tujuh SPPG Kabupaten Jombang, yakni SPPG Banjaragung, SPPG Diwek Diwek, SPPG Diwek Puton, SPPG Ngoro Badang, SPPG Ngoro Badang 2, SPPG Jombang Tambakrejo 5 dan SPPG Jombang Kepanjen. Mereka akan bekerja sebagai petugas SPPG pada bagian pemorsian MBG hingga pembersihan ompreng mulai 5 Januari 2026.

Sebagai pekerja SPPG, para peserta ditargetkan menerima penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan, jauh di atas garis kemiskinan ekstrem nasional di kisaran Rp580 ribu per kapita per bulan. Penghasilan tetap ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga, serta mendukung produktivitas masyarakat secara berkelanjutan.

Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang tercatat sekitar 0,4 persen atau setara 5.100 orang. Kemenko PM optimistis, angka tersebut dapat ditekan melalui perluasan SPPG yang telah menjadi ekosistem ekonomi lokal yang mencakup petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja dapur SPPG.

"Kita ingin membuktikan bahwa harapan untuk sejahtera itu masih ada. Kita juga ingin membuktikan bahwa kemiskinan ekstrim itu dapat dihentikan," kata Nunung.

Secara nasional, program SPPG diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja pada 2025-2026. Dengan lebih dari 25 ribu SPPG tersebar di seluruh Indonesia, program ini didorong menjadi instrumen strategis dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kemenko PM menyatakan rencana untuk mereplikasi program Miskin Ekstrem Pasti Kerja di berbagai daerah melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta mitra swasta dan masyarakat.