Daftar Rekayasa Lalin DKI & Operasional LRT-MRT di Malam Tahun Baru

Pada malam tahun baru ini Pemprov DKI menggratiskan dan memperpanjang waktu operasional Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta .

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan layanan transportasi publik itu selama dua hari, pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026.

"Untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 layanan angkutan umum Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta gratis," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa (30/12) dikutip detikcom.

Ia menjelaskan meskipun gratis, saldo penumpan nantinya akan terpotong Rp1 rupiah untuk pendataan. Potongan saldo terjadi saat penumpang melakukan tap.

"Rp1 untuk pendataan," imbuhnya.

Lihat Juga : Tanpa Pesta Kembang Api, Ini 8 Panggung Perayaan Tahun Baru di Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung kemudian mengungkap alasan menggratiskan moda transportasi umum di bawah kendali pemprov tersebut.

"Kami ingin bahwa semua menikmati dengan rasa bahagia," kata Pramono pada Selasa kemarin seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, pada Rabu (31/12) transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta beroperasi hingga pukul 02.00 WIB (1 Januari 2026).

[Gambas:Instagram]

[Gambas:Instagram]

Pramono mengatakan kebijakan ini diambil agar masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun di Jakarta dapat pulang ke rumah masing-masing dengan aman.

"Kami mengimbau manfaatkanlah transportasi publik yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta pada saat menyambut tahun baru. Karena sekarang ini kan sudah terkoneksi kemana-mana dengan cukup baik," kata Pramono.

Dia tak menampik nantinya adanya potensi penumpukan massa di sejumlah stasiun atau halte seperti halnya saat perhelatan Jakarta Light Festival beberapa waktu lalu. Namun dia meyakini hal tersebut dapat tertangani.

Lihat Juga : Jangan Kelewat, Simak Info Ini Kalau Mau Rayakan Tahun Baru di Jakarta

Selain transportasi umum, Pramono juga membahas terkait larangan perayaan malam pergantian tahun yang diadakan instansi di lingkungan Pemprov DKI dan diwarnai pesta kembang api.

Kendati demikian, hal itu tak berarti melarang warga Jakarta merayakan pergantian tahun dengan menyalakan kembang api.

"Kalau hal yang berkaitan dengan Pemerintah DKI Jakarta, tentunya saya akan mengambil sikap. Kalau perorangan tidak bisa diatur. Yang paling penting sebenarnya bukan kembang apinya, tetapi empati kita terhadap peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat," kata dia.