Partai Buruh Tolak Usul Pilkada Lewat DPRD

Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang didorong sejumlah fraksi di DPR baru-baru ini.

Partai Buruh menegaskan sikap untuk mendukung pilkada tetap digelar secara langsung.

Lihat Juga : Walkot New York Mamdani Kutuk Keras Trump Tangkap Maduro

"Partai Buruh tetap berpendapat bahwa Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat Reformasi," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (4/1).

Iqbal menyebut pilkada langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat bisa melihat rekam jejak calon pemimpin mereka dari banyak sumber, termasuk media sosial.

Dia menepis asumsi yang menyebut pilkada tak langsung atau melalui DPRD dapat menekan praktik politik uang. Menurut Iqbal, pilkada tak langsung justru membuat politik transaksional yang semakin tinggi.

"Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi," katanya.

Iqbal menambahkan, sumber tingginya ongkos politik dalam pemilu selama ini bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang.

Dia pun mengingatkan bahwa pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi yang di dalamnya ada darah rakyat, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Lihat Juga : Alasan Trump Tangkap Presiden Venezuela Maduro usai Gempur Caracas

"Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani," katanya.

Wacana pilkada lewat DPRD kembali bergulir setelah Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasi rapimnas adalah mendorong pilkada tak langsung atau via DPRD dan koalisi permanen.

Mayoritas fraksi pun mendukung usulan itu. Selain Golkar, ada Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem. Sedangkan, PDIP dan Demokrat menolak. Lalu, PKS mengusulkan sistem variasi, di mana pilkada tak langsung hanya untuk kabupaten.