KPU soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Inilah Pentingnya Evaluasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menilai munculnya wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD adalah sebagai bentuk diskusi untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

Afif mengatakan kemunculan wacana tersebut adalah suatu hal yang lumrah dalam dinamika diskursus setelah penyelenggaraan pilkada.

Lihat Juga : PDIP Respons Wacana Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Ojo Kesusu

"Diskusi atau diskursus seputar idealitas Pilkada, usulan (dipilih) di DPRD dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen. Ini kan dinamika pasca Pilkada," kata Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12).

Afif menegaskan apapun langkah evaluasi yang akan diambil oleh Pemerintah dan DPR harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang untuk mengakomodir hal itu.

Ia pun menyinggung revisi Undang-undang Pemilu yang kini menjadi salah satu undang-undang yang termasuk ke dalam prolegnas di DPR.

"Inilah pentingnya evaluasi, pentingnya diskursus yang nanti bagaimanapun yang kita pilih langkah apapun itu harus dimulai dari aturan atau undang-undang yang menurut rencana menjadi prolegnas," ujarnya.

Lihat Juga : NasDem-PKB Dukung Prabowo, Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ia menegaskan perubahan aturan dalam undang-undang itu untuk mengatur terkait evaluasi secara teknis penyelenggaraan Pilkada.

Di sisi lain, Afif menegaskan setiap perubahan aturan atas hasil evaluasi yang dilakukan akan menemui tantangan dan rintangan tertentu.

"Nah, kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif menilai wacana pemilihan kepala daerah di DPRD bukan suatu hal yang baru. Menurutnya, banyak wacana evaluasi pilkada yang telah mencuat.

"Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi sekitar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup," katanya.

"Tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang," ujar Afif menambahkan.

Lihat Juga : Pilkada Mahal, Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sebelumnya Presiden Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.