Roda Pemerintahan di Sumatra Ditargetkan Berjalan Normal Sebelum Puasa
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR, menargetkan roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatra dapat beroperasi normal sebelum Ramadan atau pertengahan Februari mendatang.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat membacakan kesimpulan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR bersama pemerintah pada Sabtu (10/1).
"Satgas pemerintah dan DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatra yang terdampak sudah dapat berjalan normal," ujar Dasco dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pemulihan birokrasi, Dasco menyebutkan bahwa Satgas menargetkan penanganan di seluruh wilayah terdampak selesai sebelum Idulfitri atau pada Maret mendatang.
"Seluruh daerah terdampak yang telah ditangani secara bertahap akan dimaksimalkan agar selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran," lanjut Dasco.
Per 10 Januari, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tim yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga tersebut akan melakukan langkah-langkah percepatan untuk memulihkan kondisi di Sumatra.
"Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di DPR akan menjalankan fungsi legislatif di bidang anggaran, pengawasan, regulasi, dan koordinasi," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas ini khusus untuk menangani tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penunjukan Tito Karnavian sebagai ketua didasari kapasitasnya sebagai Mendagri yang dianggap mampu mengoordinasikan wilayah di ketiga provinsi tersebut.
Mengenai target kerja, Prasetyo menegaskan bahwa Satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pembangunan hunian layak bagi warga yang terdampak.
"Untuk prioritas pertama, tentu sesegera mungkin membangun hunian bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di pengungsian," ujar Prasetyo, dikutip dari situs resmi pemerintah.
(isa/tis)[Gambas:Video CNN]