PDIP Siapkan Kebijakan Selamatkan Bumi dari Kerusakan Lingkungan

PDI Perjuangan mengungkapkan akan membuat kebijakan untuk menyelamatkan Bumi dari kerusakan lingkungan. Langkah itu sebagai respons bencana hidrometeorologis di Sumatra Utara akhir tahun lalu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan kebijakan itu selaras dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyoroti kerusakan ekologis.

"PDI Perjuangan mengemban suatu tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk para generasi muda untuk bersama-sama agar bencana yang terjadi di Sumatra betul-betul menyadarkan kita semua tentang pentingnya merawat pertiwi," kata Hasto di Beach City International Stadium, Jakarta, Sabtu (10/1).

"Karena itu lah melalui Rakernas pertama ini PDI Perjuangan juga akan merumuskan kebijakan tentang bagaimana kita menyelamatkan Bumi," tambahnya.

Mengutip pidato Megawati, Hasto mengungkapkan yang paling merasakan kecemasan terhadap bencana ekologis adalah generasi muda. Mereka disebut hidup dalam ketidakpastian dan memandang masa depan dengan kegelisahan.

Ia mengatakan banyak generasi muda merasa generasi sebelumnya telah gagal merawat Bumi dan hari esok justru tampak lebih menakutkan daripada hari ini.

Hasto menyoroti pernyataan Megawati dalam pidatonya banyak berbicara tentang seluruh rakyat Indonesia bisa menyelamatkan Bumi dan merawat lingkungan bersama-sama.

"Bagaimana partai, bagaimana seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kesadaran agar pemerintah bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan negara dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan politik untuk menyelamatkan seluruh ekosistem dan ekologi sekitar," tuturnya.

Karpet merah deforestasi

Terpisah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung bencana, seperti banjir di Sumatra bukan hanya kehendak alam tapi juga ulah manusia.

Megawati menuturkan banjir yang melumpuhkan kota-kota di Sumatra hingga menewaskan ribuan orang ini akibat dari pembukaan hutan menjadi lahan eksploitasi.

Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus berani jujur bahwa kerusakan alam, termasuk deforestasi, "dilembagakan oleh kebijakan."

"Undang-Undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," ucap Mega dalam pidatonya dalam peringatan HUT PDIP KE-53 dan Rakernas I Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Sabtu (10/1).

"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ucapnya menambahkan.

Menurut Mega, kawasan hulu yang seharusnya menjadi daerah resapan air telah berubah menjadi ladang eksploitasi.

"Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis," ucap Mega.

"Ini lah krisis peradaban ekologis- ketika manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan," paparnya menambahkan.