Wakapolri Tambah Direktorat PPA-PPO di Titik Rawan Perdagangan Orang
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyebut pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (PPA-PPO) tidak akan berhenti di 11 Polda dan 22 Polres.
Dedi menjelaskan Direktorat tersebut akan terus ditambah khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi titik rawan perdagangan orang seperti Polda Kepri, Maluku Utara, Bali hingga Banten.
Dedi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terkait titik-titik krusial yang perlu dilakukan penambahan Direktorat PPA-PPO.
"Ada beberapa Polda yang belum, kami sudah diskusi dengan Wamen ada tambahan nanti untuk Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, kemudian Bali, Banten, Maluku Utara," jelasnya.
Dedi menjelaskan penambahan Direktorat PPA-PPO itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi terhadap kejahatan perdagangan orang yang bisa terjadi lintas negara.
"Ada beberapa Polda yang akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan berdasarkan data periode 2020 hingga 2023, Kamboja dan Myanmar menjadi lokasi utama eksploitasi pekerja dari WNI.
"Peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos dan Myanmar," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan khusus untuk Filipina terdapat pola perlintasan jaringan TPPO yang berbeda. Pasalnya garis pantai kedua negara ini terbentang luas sehingga memiliki banyak titik masuk.
"Ada terjadi perbedaan pola (masuk jaringan TPPO) terutama di Indonesia dan Filipina. Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, pintu masuknya banyak," pungkasnya.
Sebelumnya Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres jajaran.
Peluncuran Direktorat PPA-PPO tersebut turut dihadiri oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri PAN-RB Rini Widyanti dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.
"Hari ini kita luncurkan 11 Polda dan 22 Polres untuk dibentuk Direktorat PPA dan PPO tingkat Polda dan Polres," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (21/1).
Kapolri berharap dengan adanya Direktorat PPA-PPO di tingkat wilayah dapat mengatasi permasalahan yang menjadi fenomena gunung es selama ini.